PeluangNews, Jakarta – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengeluhkan pemangkasan anggaran senilai Rp306,6 triliun membuat transaksi di pusat perbelanjaan menjadi ikut sepi.
Keluhan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Bina Diskon Lebaran 2025, di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Alphonzus mengaku semula memperkirakan kebijakan efisiensi anggaran yang dijalan Presiden Prabowo Subianto hanya berdampak pada industri perhotelan.
Namun, lanjut dia, belakangan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut justru membuat transaksi di pusat perbelanjaan menjadi ikut sepi.
“Terus terang saja Pak Menko, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah memang tidak berdampak secara langsung terhadap industri retail, biasanya itu industri perhotelan begitu ya salah satunya. Tetapi ujung-ujungnya nanti akan berdampak terhadap retail. Dan sebetulnya sekarang sudah mulai (sepi) terasa hal tersebut,” kata Alphonzus.
Merespons keluhan pengusaha tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat daya beli masyarakat. Antara lain, dengan menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025 bagi PNS hingga TNI-Polri.
“Nah khusus untuk tahun ini tentu kita menjaga dengan berbagai kegiatan, antara lain THR gaji ke-13, kemudian THR dari PNS, TNI, Polri,” ungkap Airlangga.
Menko Perekonomian mengatakan, pemerintah juga mendorong perusahaan jasa angkutan daring untuk memberikan THR bagi pengemudi ojek online hingga kurir online.
“Kemarin juga dengan Kementerian Tenaga Kerja dan online-online ojek bonus hari raya kepada mereka yang memang aktif,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah juga memberikan potongan tarif atau diskon tiket pesawat terbang pada periode angkutan Lebaran 2025. Potongan tarif yang diberikan berkisar 14%.
“Kemudian ada diskon tol pada hari tertentu, periode mudik itu 20%. Kemudian program pariwisata mudik dengan BUMN dan stabilisasi harga pangan melalui operasi pangan. Nah ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat,” tutur Airlangga, menambahkan.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,6 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (KL) dan Rp50,5 triliun untuk dana transfer daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan penghematan anggaran K/L untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah sehingga menutup celah korupsi. Hal ini seiring arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Melalui penghematan anggaran K/L didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat lebih berkurang.
Terkait efisiensi anggaran, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia dalama unjuk rasa lalu menjadikannya sebagai salah satu tuntutan mereka yang menolak kebijakan itu. []
