Peluang News, Jakarta – Sebagai perwakilan dari pemerintah, Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Herbert Siagian menyampaikan, Indonesia mengusung isu penguatan kerja sama kebijakan UMKM dalam The 18th ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) Meeting and Related Meetings.
Pada forum yang diselenggarakan pada 21 hingga 25 Oktober 2024 di Bali tersebut, ia mengatakan, ACCMSME merupakan wadah penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendiskusikan kebijakan, serta bertukar praktik dan strategi terbaik dalam mendukung pertumbuhan UMKM di kawasan ASEAN.
“Karena dengan menyelaraskan kebijakan UMKM nasional dengan strategi regional ASEAN, maka kita dapat bersama-sama memperkuat daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan UMKM di ASEAN,” ujar Herbert Siagian dalam keterangan resminya yang diterima Peluang News, Selasa (22/10/2024).
Apalagi, menurutnya, UMKM di Indonesia memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Namun, saat ini UMKM masih kerap mengalami banyak tantangan yang memerlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya.
“Oleh karena itu, kerja sama regional sangat penting, karena tidak ada negara yang dapat mengatasi hambatan ini sendirian,” ucapnya.
Dengan demikian, maka pertemuan ini bertujuan untuk memantau perkembangan komitmen negara anggota ASEAN untuk mendukung UMKM yang tertuang dalam Strategic Action Plan for SME Development (SAP-SMED) 2016-2025, serta menyusun rencana untuk ASEAN setelah 2025.
Sebagai upaya mendorong pertumbuhan UMKM, rencana aksi SAP-SMED pun berfokus pada peningkatan produktivitas, teknologi, inovasi, akses keuangan, pasar, serta pengembangan keterampilan.
“Dengan mengikuti prioritas strategis ini, kita tidak hanya memperkuat daya saing UMKM, tetapi juga memastikan ketahanan mereka dalam menghadapi tantangan global,” kata Herbert.
Salah satu capaian dan kemajuan proyek akan disampaikan oleh Indonesia dalam pertemuan ACCMSME ke-18 adalah progress implementasi In-depth Study on MSME Finance Gap yang bertujuan memuat analisis kesenjangan pada akses pembiayaan bagi UMKM di ASEAN.
Adapun proses pengumpulan data telah berhasil dilaksanakan melalui survei diseminasi online, serta site visit dan consultation meeting di 9 negara anggota ASEAN dan Myanmar melalui pertemuan konsultasi online.
“Kami, Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta berkoordinasi dengan The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengeksekusi kajian,” ungkap Herbert.
“Pada pertemuan ACCMSME kali ini, kami akan menyampaikan key finding dan mendiskusikan tindak lanjut atas kajian tersebut untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan di ASEAN,” imbuhnya.
