PeluangNews, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum mendorong percepatan realisasi anggaran guna mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah menilai pencairan anggaran menjadi kunci agar proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berjalan sejak masa tanggap darurat tidak terhenti.
Dody Hanggodo menegaskan, pekerjaan di lapangan sudah berjalan, namun percepatan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Ia berharap dana dapat segera direalisasikan agar pembangunan tetap berlanjut dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
“Pada prinsipnya kami siap melaksanakan seluruh arahan yang telah disepakati. Namun percepatan di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan dan pencairan anggaran. Kami berharap anggaran dapat segera direalisasikan agar pekerjaan yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan diselesaikan,” ujar Menteri Dody dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, di Jakarta, Senin (6/4).
Secara keseluruhan, kebutuhan penanganan infrastruktur di tiga provinsi tersebut mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025–2028. Khusus tahun 2026, kebutuhan anggaran mencapai Rp25,40 triliun. Untuk menjaga kesinambungan pekerjaan, pemerintah membutuhkan percepatan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp6,35 triliun.
Menurut Dody, sejumlah pekerjaan prioritas telah dilakukan sejak masa tanggap darurat, termasuk perbaikan jalan, jembatan, serta rencana pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi bencana. Namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mempercepat pekerjaan.
“Kami telah menangani sejumlah infrastruktur prioritas sejak masa tanggap darurat. Kendala utama kami adalah keterbatasan anggaran, sehingga kami berharap ada percepatan pencairan agar pekerjaan dapat terus berjalan,” katanya.
Meski demikian, progres pemulihan di lapangan menunjukkan perkembangan signifikan. Pada sektor air baku dan air bersih, capaian rata-rata mencapai 72 persen, dengan 165 dari 176 sistem penyediaan air minum telah kembali berfungsi. Seluruh embung terdampak juga telah tertangani.
Sementara itu, pada sektor konektivitas, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional telah kembali fungsional. Untuk jaringan daerah, sebanyak 94 persen dari 2.421 ruas jalan terdampak telah kembali berfungsi, serta 67 persen dari 1.181 jembatan daerah telah pulih.
Di sektor permukiman dan fasilitas umum, pembersihan telah dilakukan di 571 lokasi dengan capaian lebih dari 92 persen. Penanganan hunian untuk 1.545 kepala keluarga juga hampir rampung, dengan 1.456 unit rumah telah selesai dibangun.
Sebagai upaya penguatan mitigasi jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 108 unit sabo dam serta melanjutkan program padat karya tunai yang pada 2025 telah menyerap lebih dari 50 ribu tenaga kerja dengan nilai Rp1,11 triliun.
Menteri Dody menegaskan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat agar seluruh program berjalan selaras dan tepat sasaran.
“Kami terus memperkuat koordinasi agar seluruh program berjalan selaras. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan dalam forum ini sejalan dengan langkah yang telah kami kerjakan di lapangan,” tandasnya.
Kementerian PU optimistis percepatan realisasi anggaran akan mempercepat pemulihan infrastruktur dan membantu masyarakat terdampak kembali beraktivitas secara normal.
