PeluangNews, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3% dari pagu APBN 2025.
“Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, dikutip Sabtu (24/5/2025).
Dia menjelaskan bahwa nilai realisasi itu terakselerasi sebesar 12,1% dari catatan terakhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau bertambah Rp4,7 triliun dalam satu bulan.
Kecepatan penyaluran belanja bansos ini, dinilainya tergolong melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.
Tambahan realisasi terlihat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta atau bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari catatan terakhir pada Maret.
Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.
Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.
Menurut Suahasil, tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.
Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.
Dia menambahkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2% dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9% dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.
Dikatakan pula, adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2% dari target.
Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02% terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025. []
