banner iklan sticky 160x600px sidebar kiri
banner iklan 160x600 sidebar kanan

Pemerintah Alihkan Rp50,14 Triliun Dana Kementerian untuk Bansos

Pemerintah alihkan Rp50,14 triliun dana kementerian untuk bansos
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok. Kemenko Perekonomian

Peluang News, Jakarta – Pemerintah mengalihkan anggaran belanja kementerian/lembaga tahun ini sebesar Rp 50,14 triliun untuk bansos. Hal ini dilakukan melalui kebijakan automatic adjustment, yakni mengalihkan sejumlah anggaran belanja di kementerian/lembaga yang tidak prioritas ke prioritas.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 di Jakarta, kemarin.

Diakui Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, pemerintah menggunakan berbagai teknik dalam menyesuaikan penambahan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk, salah satu yang digunakan yakni Automatic Adjustment.

Automatic Adjustment sendiri merupakan kebijakan pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialokasikan ke pos anggaran lainnya. Pengaturan tersebut diterapkan pemerintah untuk menyesuaikan kondisi perekonomian yang tengah terjadi.

Tahun ini, Kemenkeu kembali melakukan Automatic Adjustment anggaran K/L dengan jumlah anggaran yang diblokir mencapai Rp50,148 triliun.

Baca Juga: Adanya Kebijakan Automatic Adjustment, Kemenperin Keluhkan Anggaran yang Diblokir

“Itu nanti kan tekniknya ada berbagai macam cara. Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) akan menyesuaikan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Menko Airlangga.

Selain untuk bansos, jelas Airlangga, pemerintah juga menambah anggaran Rp14 triliun untuk penyediaan subsidi pupuk yang bertujuan agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi tahun ini dapat tercapai.

Penambahan subsidi pupuk saat ini, menurut Airlangga, penting untuk dilakukan mengingat telah memasuki musim tanam. Penambahan alokasi anggaran itu dilakukan guna mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi yang tahun ini ditargetkan akan diberikan kepada 14,3 juta petani.

“Subsidi pupuk tidak boleh lambat, sehingga Presiden sudah sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” ujarnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun dari pagu semula yang sebesar Rp26 triliun untuk pengadaan 2,5 juta ton tambahan pupuk bersubsidi tersebut. (Aji)

iklan investasi berjangka octa.co.id
download aplikasi android peluang news
iklan investasi berjangka octa.co.id