PeluangNews, Jakarta-Pemerintah terus mempercepat langkah konkret dalam operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Program ini menjadi salah satu strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa berbasis aset dan potensi lokal. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah pembangunan gerai dan gudang desa sebagai pusat aktivitas ekonomi koperasi di tingkat akar rumput.
Langkah percepatan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) yang digelar di Jakarta, Selasa (7/10). Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai kementerian, lembaga, dan perwakilan BUMN untuk membahas sinkronisasi kebijakan dan strategi percepatan operasional Kopdes Merah Putih.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, yang memimpin rakor, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam pembangunan gerai dan gudang koperasi desa. Ia menyebut, belum semua Kopdes/Kel Merah Putih memiliki aset fisik yang siap digunakan.
Hingga 7 Oktober 2025, sebanyak 15.771 unit gerai telah aktif beroperasi. Pemerintah menargetkan percepatan peningkatan jumlah gerai dengan memanfaatkan aset atau kekayaan desa. Farida menekankan bahwa aset desa merupakan potensi besar yang harus dioptimalkan melalui koperasi agar mampu menciptakan pusat ekonomi baru di desa-desa.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Dirjen Bina Pembangunan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo, serta pimpinan dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya.
Farida menjelaskan bahwa peran BUMN di bawah koordinasi Danantara sangat strategis dalam mempercepat pembangunan fisik sekaligus menyiapkan model bisnis koperasi yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model baru sinergi antara negara dan masyarakat desa.
Menurutnya, gerai dan gudang Kopdes nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai pusat logistik dan edukasi ekonomi desa. Setelah fasilitas fisik selesai dibangun, tahap berikutnya adalah penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen, digitalisasi transaksi, dan integrasi dengan sistem pemasaran nasional.
Farida menegaskan bahwa pemerintah ingin produk-produk desa mampu menembus pasar kota hingga ke pasar ekspor. Untuk itu, tata niaga dan logistik desa harus diperkuat sejak awal agar rantai distribusi berjalan efisien.
Kementerian Koperasi juga telah menetapkan Business Assistant dan Project Manager Officer yang akan ditempatkan di setiap Kopdes atau di Dinas Koperasi daerah. Mereka akan bertugas membantu mengoordinasikan ekosistem bisnis dan operasionalisasi koperasi secara menyeluruh.
Untuk mendukung hal ini, Kemenkop telah mulai menyalurkan dana dekonsentrasi yang akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia serta pendanaan kegiatan operasional Kopdes di daerah. Dana tersebut ditargetkan mulai diterima oleh Dinas Koperasi pada pertengahan Oktober.
Farida menegaskan bahwa percepatan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi yang merata dari desa. Ia menekankan pentingnya pendampingan maksimal untuk memastikan seluruh aspek administratif dan operasional koperasi berjalan lancar.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyoroti pentingnya evaluasi pembentukan Satgas Percepatan Operasionalisasi Kopdes di tingkat kecamatan. Menurutnya, masih ada daerah yang belum membentuk Satgas, padahal keberadaannya sangat penting untuk mempercepat operasional di lapangan, terutama di wilayah timur Indonesia.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan pendampingan yang konsisten dalam pembangunan gerai dan gudang Kopdes. Ia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program stimulus dan mendorong agar monitoring dilakukan secara bersama-sama.
Kartika menambahkan bahwa survei lapangan perlu dilakukan secara kolaboratif untuk mengetahui kondisi aktual Kopdes sekaligus menentukan bentuk kontrak kerja yang sesuai.
Langkah-langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen membangun pondasi ekonomi desa yang kokoh dan berkelanjutan — sebuah gerakan dari akar rumput untuk memperkuat ekonomi nasional melalui koperasi desa yang mandiri dan produktif.
