PeluangNews, Jakarta-Pemerintah membuka ruang pemanfaatan dana desa untuk mempercepat pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk menjawab lambannya pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, hingga saat ini hunian yang berhasil dibangun baru mencapai sekitar 20.000 unit, sementara total kebutuhan lebih dari 53.000 unit rumah.
“Fokus kami bagaimana masyarakat yang terdampak bencana ini bisa segera punya hunian. Karena tanpa rumah, pemulihan ekonomi dan sosial akan sangat berat,” kata Yandri saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Selasa (27/1/2026).
Menurut Yandri, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak sejalan dengan peran Kemendes PDT dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam struktur satgas tersebut, Kemendes PDT menjadi bagian dari bidang permukiman di bawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas memperbaiki serta membangun hunian yang rusak atau hilang akibat bencana.
“Rumah-rumah yang terdampak banjir, baik yang rusak ringan, rusak berat, maupun yang hilang, bisa dibantu dari berbagai sumber, termasuk dana desa, dana provinsi, dan skema lainnya,” ujar Yandri.
Data Kemendes PDT mencatat, total desa terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 4.491 desa. Rinciannya, Aceh sebanyak 3.139 desa, Sumatera Utara 893 desa, dan Sumatera Barat 459 desa.
Situasi paling berat terjadi pada desa-desa yang benar-benar hilang. Hingga 12 Januari 2026, tercatat 29 desa dinyatakan lenyap akibat bencana, terdiri dari 21 desa di Aceh dan 8 desa di Sumatera Utara. Sumatera Barat tidak mencatat desa yang hilang.
“Ini desa yang sudah tidak ada lagi. Ada yang berubah jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Bangunan dan sarana prasarana hilang total,” kata Yandri.
Meski wilayahnya lenyap, penduduk desa tersebut, termasuk kepala desa dan perangkatnya, masih ada dan kini mengungsi. Kondisi ini, menurut Yandri, menjadi pekerjaan rumah paling berat bagi pemerintah.
“Desanya hilang, tapi masyarakatnya ada. Ini tantangan besar, karena kita harus membangun kembali bukan hanya rumah, tapi juga kehidupan desa,” ujarnya.
Untuk menangani persoalan tersebut, Kemendes PDT akan mengintensifkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah konkret yang disiapkan antara lain pemetaan dan pemutakhiran data desa yang hilang, penyusunan perencanaan pemulihan, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar, hingga pemulihan ekonomi dan mata pencaharian warga.
Yandri menegaskan, percepatan pembangunan hunian menjadi kunci agar masyarakat terdampak bencana bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
