PeluangNews, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah menggunakan verifikasi biometrik dalam pembelian elpiji 3 kg agar subsidi lebih tepat sasaran.
“Yang diperlukan justru adalah subsidi elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, target,” kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah di Gedung DPR RI, dikutip Selasa (7/4/2026).
Said mengatakan data pemerintah saja tidak cukup dan perlu verifikasi berlapis. Caranya bukan sekadar bahwa pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali.
“Saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” kata dia.
Menurut perhitungan Banggar, penerima subsidi layak diperkirakan lebih kecil dari pagu saat ini.
“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, target, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” ujar Said, mengkalkulasi.
Dia juga menolak wacana pengurangan subsidi BBM. “Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju,” ucap politikus PDIP itu.
Said menyarankan penyesuaian dilakukan pada BBM non-subsidi dengan memperhitungkan inflasi.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflasinya, karena begitu sekali naikkan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatan. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” tutur dia.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pengurangan subsidi energi untuk menekan defisit dan utang.
“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla.
Dia menilai subsidi yang terus meningkat akan membebani negara.
“Dia akan (menciptakan) jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus, maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar,” kata mantan Wapres yang biasa disapa JK itu.
Ketua PMI tersebut menilai WFH tidak efektif menekan konsumsi BBM. “Anda kerja di rumah tiga hari bosan juga kan, akhirnya keluar rumah pakai mobil atau motor, jadi sama saja sebenarnya,” ujar JK, menutup. []
