Peluang News, Jakarta – Pegiat Koalisi Anti Utang (KAU) Edo Segara Gustanto menegaskan, rencana pemerintah mendatang untuk menambah utang hingga mencapai rasio 50% dari product domestic bruto (PDB) hanya menambah instabilitas keuangan nasional.
Peningkatan rasio utang yang signifikan ini, kata Edo, dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk meningkatnya beban pembayaran bunga utang yang dapat menggerus anggaran negara.
“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola utang negara. Peningkatan rasio utang yang drastis tanpa perencanaan matang dapat menyebabkan krisis kepercayaan dari investor dan lembaga keuangan internasional,” ujar dia dalam keteranganya, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Menurut data Bank Indonesia, lanjut Edo, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2024 tercatat US$ 405,7 miliar atau tercatat turun dibanding dengan ULN per Desember 2023 yang mencapai US$ 408,1 miliar.
“Secara tahunan, posisi ULN Indonesia tumbuh sebesar 0,04% (yoy), atau pertumbuhan yang melambat dibanding bulan sebelumnya 2,9% (yoy),” tutur dia.
Edo mengutarakan nilai utang tersebut dipandang BI masih tetap sehat tercermin ULN Indonesia terhadap PDB sebesar 29,4% atau turun dibanding bulan sebelumnya sebesar 29,7%.
Utang ini tercatat banyak didominasi utang jangka panjang atau dengan pangsa pasar 86,9% dari total utang luar negeri.
Apabila rasio utang terhadap PDB diperbesar, katanya, akan berpotensi muncul dampak negatif terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi.
“Dengan utang yang semakin besar, pemerintah mungkin akan kesulitan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat,” tuturnya.
Kendati pemerintah beralasan bahwa peningkatan utang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan program sosial yang mendesak, Edo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.
Para pengamat ekonomi pada umumnya juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap proyek yang didanai dari utang, guna memastikan efektivitas dan efisiensinya.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam digunakan dengan bijak dan tepat sasaran. Tanpa pengawasan yang ketat, kita berisiko terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi,” tutur Edo yang juga peneliti dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.
Dia menambahkan rencana peningkatan rasio utang ini masih dalam tahap wacana, dan para pengamat ekonomi berharap pemerintah dan para legislator dapat mempertimbangkan dengan matang segala risiko yang mungkin timbul sebelum mengambil keputusan final itu. []
