PERTUMBUHAN ekonomi berkelanjutan Indonesia dipuji PBB. Tak kecuali dengan kekayaan alam dan sumber daya manusia di negeri ini. Namun, tidak semua rakyat bisa menikmati hasil kekayaan tersebut. Masih ada kesenjangan serius dalam perlindungan hak ekonomi dan sosial bagi rakyat. “Tolok ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada dampaknya terhadap masyarakat yang paling rentan,” kata Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Hussein mencatat beberapa temuan selama pemantauannya di Nusantara. Antara lain, pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar menjadi penyebab utama dalam pelanggaran HAM terhadap petani, pekerja dan masyarakat adat. “Perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air menyebabkan munculnya bahaya kesehatan. Banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya tentang rasa frustasi mereka,” kata dia.
Pembangunan dapat memberi akses untuk barang dan jasa fundamental. Untuk itu, PBB mendesak kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam untuk mematuhi UN Guiding Principles on Business and Human Rights, untuk memastikan agar kegiatan bisnis tersebut tidak melanggar hak-hak masyarakat.
Sejalan dengan itu, IMF menyarankan, “Untuk lebih berkelanjutan, sangat penting membuat model pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” kata Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Christine Lagarde. Indonesia telah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, hal itu tidak cukup seiring dengan pertumbuhan kelas menengah di kawasan. Artinya, penyediaan lapangan kerja yang memadai sangat mendesak. Hal lain yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan sistem pendidikan dan pemberian kesempatan kerja yang layak bagi perempuan.●
