Peluang News, Jakarta – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Pusat Djoko Setijowarno mengusulkan agar para pengemudi ojek di Jakarta mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Hal tersebut, katanya, sebagai salah satu upaya agar semakin banyak warga beralih menggunakan angkutan umum.
“Ojek dapat BBM subsidi dengan cara menggunakan pelat kuning. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meniru ojek di Kota Agats Kabupaten Asmat, Papua Selatan yang sudah menggunakan pelat kuning,” kata Djoko melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Sedangkan untuk kendaraan pribadi di Jakarta, dia mengusulkan menggunakan BBM nonsubsidi alias dilarang menggunakan BBM subsidi.
Dia berpendapat penggunaan transportasi umum di Jakarta kian menurun. Merujuk data t2002, lanjutnya, penggunaan transportasi umum di Jakarta sekitar 52,7%, lalu turun pada 2010 menjadi 22,7% dan menjadi 6,9% pada 2018.
Sementara itu, pemakaian sepeda motor melesat. Pada 2010, angkanya mencapai 61,2% dan pada 2018 menjadi 68,3%.
“Ini menyebabkan tingginya polusi udara dari sepeda motor yang menyumbang 44,5%, dan mobil pribadi menyumbang 14,2%,” kata Djoko.
Menurut akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya 89,5% wilayah Jakarta, setara dengan kota-kota negara maju di dunia.
Pasal 8 Perda No.5 Tahun 2014 tentang Transportasi, jelas Djoko, mengamanatkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar dan terintegrasi dalam Rencana Induk Transportasi.
Karena itu, ditetapkan target 60% perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam untuk transportasi jalan.
Sebagai dokumen strategis, Rencana Induk Transportasi Jakarta (RIJ) harus diperkuat untuk memastikan integrasi antarmoda, konektivitas antarwilayah, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional (RIJLLAJ Nasional).
Selanjutnya, guna memastikan implementasi yang efektif, tambahnya, dibutuhkan tidak hanya reformasi kebijakan, tetapi juga dukungan kelembagaan yang kuat melalui pembentukan Institut Transportasi Jakarta (ITJ) sebagai pusat riset dan pengembangan transportasi. []
