Seorang direktur di Kementan dicopot. Sebanyak 27 perusahaan pupuk ditindak. Empat di antaranya di-black list. Petani dirugikan Rp3,2 triliun, negara Rp316 miliar.
Laporan keluhan masyarakat tak sia-sia. Kementan menyebar info lewat media sosial. Via ponsel, di kanal pelaporan Kementan terekam berbagai keluhan. Tindak lanjutnya, uji laboratorium. Alhasil, sejumlah produksi mereka tidak sesuai standar. Hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1 persen. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15 persen.
Menurut Mentan Amran, perusahaan pupuk palsu dan tak sesuai standar tersebut merugikan petani. Angka kerugian dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yakni sebesar Rp19 juta per hektare.
Jika diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun dan menghambat terwujudnya swasembada pangan. “Sebab, petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta,” ujarnya.
Kasus ini terungkap setelah proses penelusuran selama 1-2 bulan berdasarkan laporan masyarakat mengenai beredarnya pupuk palsu. Sampel pupuk dari seluruh wilayah telah diuji di tiga laboratorium yang berbeda, dan hasilnya mengonfirmasi bahwa pupuk dari empat perusahaan tersebut memang palsu.
“Tiga laboratorium yang kami gunakan sepakat bahwa pupuk dari empat perusahaan itu palsu. Adapun 23 perusahaan lainnya memproduksi pupuk yang tidak memenuhi spesifikasi,” katanya. Sebagai langkah tegas, Kementan juga memproses berkas-berkas tersebut ke penegak hukum. Selain itu, tindakan juga diambil terhadap pegawai Kementan yang terbukti terlibat dalam proses pengadaan pupuk yang tidak sesuai aturan.
Terkait 23 perusahaan yang lain memproduksi pupuk tidak sesuai standar, kini sedang diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Potensi kerugian negara, kata Mentan, sekitar Rp316 miliar. Sedangkan kerugian yang diderita petani lebih besar lagi. Lebih dari 10 kali lipat yakni Rp3,23 triliun. “Pupuk yang palsu itu merugikan petani kita. Pupuk yang kurang kualitasnya, kurang dari standar, itu merugikan petani kita, potensi kerugian Rp3,23 triliun,” kata Amran.
Di lingkungan internal Kementan, sanksi tegas juga dijatuhkan. Seorang direktur dicopot, dia yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan pupuk. Sedangkan 10 pegawai Kementan lainnya terdiri dari eselon II, eselon III hingga staf. Semua yang memproses pengadaan pupuk itu kami nonaktifkan. Juga ditindaklanjuti oleh Irjen (Inspektur Jenderal Kementan). “Bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” tutur Amran.
Mr Clean, sebutan Menteri Amran, menegaskan tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo. Yakni menyukseskan swasembada pangan kurang dalam empat hingga lima tahun. Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul seusai berdiskusi dengan para pakar terkait. Artinya, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.
Hanya gara-gara demi meraup keuntungan dengan mengorbankan jutaan petani, mereka memproduksi pupuk palsu dan pupuk yang tidak memenuhi standar komposisi yang ditetapkan. Terhadap sejumlah perusahaan pupuk NPK terlibat dalam kecurangan tersebut, tindakan yang seharusnya sudah diambil. Tindakan tegas tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementan untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta praktik mafia pangan dalam sektor pertanian.
Makanya, jangan pernah ‘main api’ dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berjuluk ‘Mr Clean’ ini.●
