PeluangNews, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS untuk mendorong reformasi tata kelola keuangan global yang lebih adil untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Sugiono menekankan hal itu di sela Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-80, di New York, Jumat (26/9/2025).
Dia mengharapkan BRICS berperan sebagai platform politik yang kuat dalam isu krusial ini. Waktu yang tersisa untuk Agenda SDGs 2030, lanjut dia, semakin dekat. Sekitar 15% target berada di jalur yang benar, sebagian besar lainnya meleset atau bahkan mundur.
“Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan pembangunan berkelanjutan global,” ucapnya.
Menlu mengungkapkan negara-negara berkembang saat ini menghadapi kesenjangan pembiayaan yang sangat besar. Angka yang disebutkan mencapai US $4 triliun, atau sekitar Rp66.712 triliun. Kesenjangan ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya mencapai target-target SDGs.
Untuk itu, Sugiono menekankan peran krusial BRICS dalam memperjuangkan reformasi keuangan global. Ini termasuk menantang ketimpangan sistemik yang ada dalam sistem keuangan global.
Selain itu, BRICS juga diharapkan memperkuat suara negara-negara Selatan Global.
Dorongan untuk reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional juga menjadi fokus utama. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan inklusif bagi semua negara.
Do sisi lain, Menlu RI tersebut menyoroti pentingnya reformasi PBB dalam peringatan 80 tahun berdirinya organisasi itu.
Reformasi ini diperlukan agar PBB tetap lincah, responsif, dan relevan menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Tanpa reformasi, efektivitas PBB dalam menjalankan mandatnya akan terancam.
Inisiatif UN80 dipandang sebagai peluang emas untuk merumuskan visi kolektif. Visi ini diharapkan dapat membentuk masa depan multilateralisme yang lebih kuat dan adaptif. BRICS memiliki peran strategis untuk mendorong reformasi praktis guna memperkuat PBB.
“BRICS memiliki bobot dan legitimasi untuk mendorong reformasi praktis demi menjadikan multilateralisme lebih inklusif, adil, dan efektif, agar PBB dapat menjalankan mandat utamanya,” ujarnya, seraya menyebutkan posisi BRICS sebagai aktor penting dalam arsitektur global.
Terkait isu kemanusiaan, Sugiono menyatakan keprihatinan mendalam Indonesia. Keprihatinan ini terkait berlanjutnya pendudukan ilegal terhadap Palestina. Indonesia menyambut baik konsistensi dukungan BRICS terhadap isu Palestina.
Dia menambahkan jalan menuju perdamaian abadi di kawasan tersebut adalah melalui terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. []
