SELASA 26 November lalu itu, mendadak Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki muncul di kantor Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tentru saja membuat kejutan bagi segenap karyawan dan jajaran direksi di Badan Layanan Umum tersebut. Begitu turun dari mobilnya, Teten yang disambut oleh Dirut LPDB Braman Setyo langsung menuju ruang pelayanan informasi dan konsultasi bagi calon mitra lembaga yang per November sudah menggelontorkan dana bergulir lebih dari satu triliun rupiah.
Pada kesempatan itu, Braman melaporkan proses dan prosedur pengajuan dana bergulir, yang sejak dari mengajukan hingga proses persetujuan memakan waktu maksimal 21 hari kerja. Proses tersebut antara lain mulai dari desk review, kunjungan lapangan, analisa bisnis, analisa risiko, analisa yuridis, rapat pra komite, rapat komite, surat persetujuan prinsip, akad pinjaman, hingga pencairan. Waktu 21 hari kerja itu dengan catatan setelah seluruh berkas persyaratan yang diajukan calon mitra terpenuhi.
Menanggapi laporan tersebut, Teten menilai waktu 21 hari kerja perlu direview mengingat spirit LPDB adalah percepatan.“Tolong direview lagi, karena pelayanan pembiayaan itu berkontribusi pada peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia,” ujarnya.
Berkemeja lengan panjang putih ala Jokowi, Teten lantas meneruskan sidaknya ke ruang-ruang lain, seperti Direktorat Bisnis, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Umum dan Hukum, Direktorat Pengembangan Usaha, hingga Direktorat Keuangan.
Saat berdialog dengan jajaran direksi dan kepala divisi LPDB-KUMKM, Teten mengatakan bahwa kunjungan pertamanya itu karena ingin mengetahui lebih dalam tentang LPDB. “Saya mau tahu tentang beberapa hal, misalnya UMKM kita ada tiga kelas yakni mikro, kecil dan menengah, apakah di sini terpotret dengan jelas atau tidak. Berapa jumlah dan presentase untuk mitra yang end user nya mikro, kecil dan menengah. Selain itu sektornya apa saja, apakah di sektor riil, pembiayaan atau simpan pinjam?” kata Teten.
Lebih lanjut Teten meminta LPDB memberikan data detail peta penyaluran terhadap UMKM tersebut, sehingga ia bisa mengetahui LPDB akan fokus ke arah mana. Setelah itu, masih kata Teten, pihaknya akan berkonsolidasi dengan seluruh program dan pembiayaan UMKM di tingkat kementerian karena program pembiayaan sejenis LPDB juga tersebar di beberapa kementerian/lembaga (K/L), Badan Layanan Umum (BLU), perusahaan BUMN, dan juga di bank.
TRANSFORMASI DIGITAL
Mengenai program LPDB ke depan, Braman Setyo memaparkan rencana digitalisasi pengajuan pinjaman dana bergulir yang akan dimulai pada tahun 2020. Untuk memudahkan komunikasi dengan mitra, LPDB merancang pengajuan proposal secara online, sehingga bisa menekan biaya operasional dari para calon mitra.
Proposal online yang digagas tersebut merupakan bagian dari program transformasi digitalisasi LPDB dalam rangka mempersiapkan 100 hari kerja Menkop dan UKM Teten Masduki. Selain proposal online, LPDB juga merancang financial technology (fintech) yang rencananya akan diluncurkan pada Januari 2020 oleh Presiden Jokowi. (Irm)
