Peluang News, Jakarta – Sebagai salah satu peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045, penguatan kerja sama internasional yang dilakukan melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kini mulai menunjukkan kepastian.
Setelah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada 20 Februari 2024 dan menyerahkan Peta Jalan Aksesi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD bulan Mei 2024 lalu, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Bogor, Selasa (28/5/2024).
Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut.
Ia menyampaikan, pertemuan itu merupakan pertemuan kedua antara Presiden Jokowi dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia.
“Yang pertama pada Agustus 2023 lalu. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang.
“Selanjutnya, Pemerintah akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN,” ungkapnya.
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga memaparkan bahwa terdapat sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik.
“Mulai dari Kosta Rika yang mampu menurunkan defisit anggarannya menjadi 5% dari PDB tahun 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun,” papar Airlangga.
“Adapun terkait dengan proses aksesi saat ini, Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD. Komitmen dukungan berupa capacity building, pendanaan, hingga komunikasi diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya,” sambungnya.
Tak hanya itu, Jepang secara spesifik juga telah memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Usai sampai pada tahapan adopsi peta jalan OECD lalu, langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah yaitu proses self-assesment, serta akan dilakukan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.
“Jadi, tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital, Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sekjen Cormannn juga telah diagendakan akan kembali mengunjungi Indonesia untuk meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia.
Adapun survei tersebut nantinya akan menjadi salah satu bentuk dukungan OECD bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara anggota OECD saat ini.
