Peluang News, Jakarta – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah digenjot penyelesaiannya. Progres pembangunan IKN saat ini dinilai sebagai tahapan penting untuk dilakukan.
Tahapan ini diproyeksikan selesai pada triwulan akhir 2024 seiring berakhirnya era kepemimpinan Jokowi.
Progres pembangunan Istana Presiden ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Dan, Presiden Jokowi telah mengagendakan untuk melaksanakan peringatan HUT ke-79 RI di IKN.
Presiden Jokowi optimistis bahwa proyek pembangunan IKN berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Proyek pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek dan akan memakan waktu pembangunan 10 hingga 15 tahun mendatang.
Pembangunan infrastruktur IKN memang sudah mulai dikerjakan di lapangan. Namun begitu, tidak sedikit masyarakat yang pesimis IKN akan rampung.
Di medsos, misalnya, beredar video yang memberi narasi presiden terpilih Prabowo menolak proyek IKN demi program andalannya “makan gratis”.
Awalnya, video Prabowo menolak IKN di Kaltim dibagikan di YouTube akun @Satu Bangsa pada 20 Mei 2024. Video ini sudah ditonton lebih dari 1.500 tayangan hingga Kamis (23/5/2024).
Namun, setelah dilihat secara keseluruhan video itu menjelaskan bahwa Prabowo Subianto tidak akan memprioritaskan proyek IKN karena akan fokus pada program makan gratis. Dalam video ini juga disampaikan sejumlah komentar netizen tentang Prabowo yang tidak mau pindah ke IKN.
Ada pesimis di masyarakat bahwa pengganti Jokowi itu setelah dilantik sebagai presiden pada Oktober nanti, akan melanjutkan IKN?
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan, kesuksesan dari proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN sangat tergantung dari tahap sekarang ini.
Di sisi lain, Bambang mengatakan para pejalan kaki akan menduduki kasta tertinggi di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Otorita IKN, lanjut dia, dibangun dengan prinsip mengurangi jarak tempuh sehingga penggunaan transportasi umum diutamakan.
“Nusantara akan mengurangi jarak transportasi sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum dan mobilitas aktif, seperti berjalan kaki atau bersepeda,” ujar Bambang, dalam dari siaran pers Otorita IKN, Rabu (29/5/2024).
Untuk mendukung hal itu, Otorita IKN merencanakan tata kota yang efektif dengan mencegah perluasan pembangunan kota.
Pendekatan ini menyeimbangkan perjalanan di dalam kota, mendukung kawasan dengan kepadatan tinggi, dan mendorong skala ekonomi.
Kebijakan di IKN akan berfokus pada pemberian insentif bagi pilihan-pilihan kebijakan berkelanjutan. Misalnya, pengelolaan permintaan transportasi akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, menciptakan banyak ruang untuk transportasi publik.
“Selain itu, strategi Nusantara mencakup pembatasan kapasitas parkir dan jalan serta memperkenalkan fasilitas park-ane-ride untuk menjaga volume lalu lintas,” kata Bambang.
Untuk membantu upaya pembangunan kota cerdas, kata Bambang, Otorita IKn telah menerbitkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. Di dalamnya, mencakup enam bidang utama, yakni transportasi dan mobilitas, tata kelola yang cerdas, kehidupan yang cerdas, sumber daya alam dan energi, infrastruktur, serta industri dan sumber daya manusia.
Sebelumnya, Chief Urban Mobility IKN Resdiansyah mengutarakan, konsep transportasi di IKN lebih berorientasi pada kendaraan berupa angkutan umum ramah lingkungan dan berkelanjutan berbasis listrik atau electric vehicle (EV).
Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa 80% transportasi di IKN adalah angkutan umum berbasis hijau, seperti Electric Bus Rapid Transit (BRT), serta angkutan umum berbasis rel seperti MRT, LRT, dan lainnya. []
