Sepanjang Agustus lalu Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia berhasil menyelesaikan pembangunan delapan Rumah Layak Huni Gratis (RLHG) di wilayah kerjanya, Provinsi Banten. Ini adalah RLHG ke 43 dari 64 rumah yang ditarget selesai tahun 2017.
GENCARNYA pembangunan Rumah Layak Huni Gratis (RLHG) yang digagas Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) tak hanya menjadi icon baru bagi koperasi yang beroperasi di Provinsi Banten ini. Program ini juga menumbuhkan asa masyarakat terhadap koperasi sebagai badan usaha yang sarat dengan fungsi sosial. Bagi provinsi Banten khususnya Kabupaten Tangerang kehadiran RLHG memang fenomenal. Terlebih dengan beban pemerintah daerah yang cukup besar terhadap penyediaan rumah layak huni bagi masyakat berpenghasilan rendah. Sebagai gambaran, di Provinsi Banten dilaporkan masih terserak hampir 1 juta lebih rumah tidak layak huni, sebanyak 18.500 terdapat di Kabupaten Tangerang dan 12.700 di Kabupaten Serang. Bahkan Kabupaten Lebak ditengarai 140.000 rumah dikategorikan tidak layak huni. Sementara Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten menarget dalam 5 tahun mendatang ribuan rumah tidak layak huni akan diminimalisir jumlahnya.
Jika dilihat dari besarnya jumlah rumah tak layak huni di Banten, maka target Kopsyah BMI membangun 64 RLHG untuk para anggotanya bagai melempar jarum di jerami. Namun demikian langkah awal ini dinilai bakal terus membesar, karena pemerintah memang tengah menggencarkan program pembangunan rumah rakyat. Agar pembangunan rumah layak huni makin cepat, pemerintah mendorong Kopsyah BMI bersama koperasi lainnya yang bergerak di bidang perumahan membentuk Badan Usaha Milik Koperasi (BUMK) Perumahan. Sehingga bisa mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kalau satu-satu begini memang bisa bermanfaat, tapi prosesnya lama. Jadi kami harapkan koperasi bersatu membentuk BUMK Perumahan,” kata Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram saat menghadiri launching RLHG Agustus lalu di Kabupaten Serang. Hadir pula pada kesempatan itu Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah
Berdasarkan Online Data System per Juli 2017, kata Agus, kelompok koperasi yang bergerak di dalam usaha perumahan sebanyak 155 unit, yang sudah bersertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 49 unit. Dengan data tersebut dia berharap koperasi secara swadaya menghimpun dana melalui BUMK Perumahan yang dibentuk, baik yang berasal dari anggota koperasi, dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta maupun BUMN maupun melalui bantuan pemerintah.
Kehadiran BUMK bidang perumahan dinilai penting, karena sifat koperasi yang non profit, mengedepankan kepentingan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja gotong royong sehingga dapat mendorong terwujudnya konsep hunian yang lebih manusiawi.
“Sepantasnya kita semua berterima kasih kepada jajaran pengurus dan pengelola Kopsyah BMI yang telah menjalankan kegiatan sosial untuk anggotanya dan masyarakat yang tidak berpendapatan tetap dan kurang beruntung secara ekonomi,” ungkap Agus.
Jumlah rumah tak layak huni di Kabupaten Serang kata Ratu Tatu Chasanah belakangan ini meningkat seiring dengan membengkaknya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pihaknya menarget pembangunan dua ribu rumah per tahun. Namun jumlah tersebut masih minim dibanding 12.700 unit rumah tak layak huni yang tersebar di Kabupaten Serang sehingga pihaknya mengakses sejumlah lembaga lain yang seperti Kementerian PUPR, Kemensos, Pemrov Banten dan CSR Bank BJB. Ratu Tatu memberikan apresiasi atas program RLHG Kopsyah BMI yang singgah ke wilayahnya. Kopsyah BMI, kata Ratu Tatu telah menunjukan prestasi yang membanggakan terutama sebagai koperasi masyarakat yang berbasis syariah dan termasuk koperasi besar di Provinsi Banten,” tukas dia.
Dalam pengamatan PELUANG cukup banyak koperasi yang bergerak di bidang pembangunan rumah untuk anggotanya. Ide pendirian BUMK Perumahan menarik dikaji lebih lanjut. Lembaga berbadan hukum koperasi ini diyakini berpeluang lebih besar untuk menjadi ujung tombak penyediaan papan rakyat di lapis terjauh sekalipun dari pelosok negeri ini. (Irsyad Muchtar)
