PeluangNews, Jakarta – Peringatan Bulan K3 Nasional 2026 menjadi momentum penting bagi penguatan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan pembinaan gratis kepada 4.025 peserta dalam program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum yang resmi dibuka pada Rabu (25/2/2026) di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk membangun tata kelola pembinaan dan sertifikasi K3 yang lebih transparan serta dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa penguatan K3 bermuara pada tujuan mendasar, yakni memastikan pekerja dapat bekerja dengan aman dan perusahaan bertanggung jawab melindungi seluruh orang di tempat kerja.
Sebelumnya, pada tahun lalu Kemnaker menerima perhatian dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perlunya transparansi biaya pembinaan Ahli K3 Umum. Saat itu, biaya pembinaan ditetapkan masing-masing penyelenggara dengan kisaran Rp6 juta hingga Rp8 juta atau lebih, tergantung fasilitas yang diberikan.
“Karena itu, pada Bulan K3 Nasional tahun ini Kemnaker mengambil inisiatif mengelola pembinaan secara lebih terkoordinasi bersama mitra K3, termasuk Asosiasi Lembaga Pelatihan K3 Indonesia (ALPK3I) dan Perusahaan Jasa K3 (PJK3), sekaligus menggratiskan biaya pembinaan,” ujar Menaker Yassierli.
Dalam skema baru tersebut, peserta hanya dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 untuk pengujian sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, sementara pembinaan tidak dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi K3 tanpa terbebani biaya jutaan rupiah seperti sebelumnya.
Meski pembinaan dilakukan secara daring, Menaker menegaskan ujian sertifikasi tetap dilaksanakan secara luring guna menjaga kualitas serta kredibilitas hasil sertifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang K3 tidak cukup melalui pembinaan singkat.
“Keilmuan K3 tidak selesai hanya dalam 12 hari. Perlu pendalaman berkelanjutan seiring semakin kompleksnya tempat kerja dan semakin beragamnya risiko,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman kunjungan kerjanya ke sebuah perusahaan galangan kapal di Batam yang sebelumnya menjadi sorotan akibat kecelakaan kerja fatal. Dari peninjauan tersebut, ia menilai pengelolaan K3 di lingkungan kerja berskala besar, seperti kapal tanker dengan berbagai jenis pekerjaan dan keterlibatan kontraktor, bukanlah hal sederhana.
“Bagaimana memastikan semua pekerja sudah sesuai SOP? Tidak bisa hanya berasumsi dari kantor. Di lapangan bisa saja SOP tidak tersedia atau peralatan yang seharusnya digunakan justru tidak ada, sehingga muncul improvisasi yang berisiko,” ujarnya.
Menurutnya, kompleksitas di lapangan kerap memicu kesalahan yang berujung pada kecelakaan kerja. “Perusahaan bertanggung jawab memastikan keselamatan seluruh pekerja. Saya ingin pekerja berangkat dari rumah untuk mencari nafkah dan kembali dalam keadaan selamat. Itu tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya, melaporkan bahwa jumlah pendaftar program ini mencapai 4.581 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.025 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Pelaksanaan pembinaan dibagi menjadi dua batch, yakni 2.010 peserta pada tahap pertama yang berlangsung Februari hingga Maret 2026, serta 2.015 peserta pada tahap kedua pada April hingga Mei 2026. Program ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat budaya K3 secara lebih sistematis dan berkelanjutan di berbagai sektor industri.
