Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI mendapat apresiasi dari Kantor Staf Presiden (KSP) atas capaian signifikan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dan kontribusinya bagi penguatan ekosistem halal nasional. (Foto Humas BPJPH)
PelungNews, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI kembali mendapat perhatian publik setelah Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang berhasil diraih dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Gathering bertema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” yang berlangsung di FX Sudirman, Jakarta.
Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan elemen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana digariskan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan RPJMN 2025–2029. Ia menilai BPJPH telah menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. “Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada BPJPH atas capaian luar biasa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Indonesia,” ujar Qodari dalam siaran pers , Sabtu (22/11).
Berdasarkan data dalam sistem Sihalal, hingga 21 November 2025 BPJPH telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan total 10,3 juta produk bersertifikat. Prestasi tersebut didukung oleh perluasan ekosistem penyelenggara layanan halal yang kini melibatkan 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 pendamping PPH, 25.369 penyelia halal terlatih, serta 3.255 juru sembelih halal. Selain itu, BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 lembaga halal luar negeri.
Muhammad Qodari juga mengapresiasi sinergi BPJPH bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sertifikasi halal pada seluruh satuan penyedia. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sekaligus mendukung prioritas Presiden dalam meningkatkan kualitas kesehatan melalui penyediaan makanan yang aman dan terstandarisasi halal.
Selain menyoroti capaian nasional, Qodari menegaskan bahwa posisi Indonesia di kancah ekonomi halal internasional terus menguat. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2024–2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam performa ekonomi Islam. “Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa KSP terus menjalankan fungsi pengawalan kebijakan prioritas Presiden, termasuk akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM, pemantauan kawasan industri halal, penguatan diplomasi ekonomi halal, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan, serta dukungan bagi sektor pariwisata halal.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyambut baik dukungan tersebut dan menilai kerja sama lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pembebasan biaya sertifikasi halal bagi 1.350.000 pelaku usaha mikro dan kecil pada tahun mendatang. “Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Tahun depan kita mendapatkan dukungan anggaran untuk kuota 1.350.000 pelaku usaha mikro kecil yang digratiskan sertifikasi halalnya,” katanya.
Haikal menegaskan bahwa BPJPH akan terus memperluas kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan agar pengembangan ekosistem halal dapat memberikan dampak nyata bagi daya saing nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri halal global.
