Berbagai jurus bisnis terus dikembangkan oleh pengurus Koperasi Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum dan HAM (KPPDK). Mulai dari mini market, SPBU, property hingga restoran dan biro perjalanan. Teranyar adalah aplikasi bisnis dalam jaringan (daring).
DERASNYA pertumbuhan pasar yang kian mengandalkan platform digital di semua lini usaha menantang para pengurus dan pengelola Koperasi Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum dan HAM (KPPDK) untuk mengikuti perkembangan yang berlangsung. Tahap awal dimulai dengan membuka website atau situs belanja yang terbatas hanya untuk anggota. Melalui bisnis dalam jaringan (daring) ini, KPPDK berharap dapat menjaga loyalitas anggota sehingga tetap mengandalkan jasa koperasi dalam memenuhi kebutuhan primer rumah tangganya. “Insyaallah tahun ini kami akan launching online business untuk anggota, doa kan ya,” kata Ketua KPPDK Erwin Azis semringah saat berbincang dengan Majalah PELUANG beberapa waktu lalu di kantornya, di Jakarta. Pengembangan usaha berbasis daring tersebut, kata Erwin, telah disiapkan secara matang, karena tuntutan pasar yang belakangan sudah serba digital. “Kami ingin memberikan layanan yang maksimal kepada anggota, itu sebabnya kita siapkan jaringan online. Sehingga mereka tinggal pesan kebutuhan barang yang diinginkan melalui layar online, dan kami siap antar ke rumah mereka masing-masing,” sambungnya lagi. Menurut Erwin platform daring hanyalah sekadar alat yang kian memudahkan transaksi maupun pelayanan koperasi dengan anggota. Daring tidak akan menjauhkan interaksi koperasi dengan anggota, bahkan sebaliknya kian meningkatkan partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa dan produk koperasi. Hanya saja ia mengingatkan, teknologi informasi yang belakangan kian canggih harus terus disikapi secara positif. Lantaran itu KPPDK memberanikan diri untuk menerobos media daring sebagai solusi pelayanan yang prima untuk anggota. Sebab, masih kata Erwin, kecenderungan masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai (cashless society) sudah kian merebak dimana hal ini juga sejalan dengan kian maraknya bisnis daring serta berbagai keperluan sehari-hari yang transaksinya non-tunai. “Kini bayar tol, beli tiket pesawat dan booking kamar hotel bisa dilakukan dalam genggaman tangan melalui ponsel pintar, kalau kita tidak tanggap dengan tren yang berkembang itu, ya pasti ketinggalan,” ucap Erwin lagi.
PARTISIPASI ANGGOTA MENINGKAT
Sejak didapuk untuk memimpin KPPDK pada tahun 2010, Erwin mulai melakukan berbagai terobosan usaha yang tidak sekadar bergumul di unit simpan pinjam, tetapi merambah ke sektor usaha yang tak bersinggungan dengan anggota. Sejumlah unit usaha pun bermunculan, seperti perumahan, biro perjalanan, SPBU hingga resto dan café. “Semua terobosan usaha itu, sergah Erwin memang tak bersinggungan langsung dengan anggota, namun keuntungannya tetap dikembalikan kepada anggota berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Kendati sejumlah usaha terus dirambah, namun kata Erwin, pihaknya tetap mengedepankan kebutuhan mendasar anggota yaitu unit simpan pinjam. “Jika tahun lalu koperasi bisa menyalurkan pinjaman maksimal sebesar Rp200 juta per anggota, tahun ini kami naikkan hingga Rp300 juta per orang untuk semua level dengan tingkat bunga lebih rendah dari perbankan,” ujarnya. Dengan jumlah anggota 3.870 orang yang tersebar di 11 unit eselon I, usaha simpan pinjam merupakan unit usaha terbesar dengan rerata penyaluran Rp2,5 miliar per bulan. Sedangkan usaha non-anggota dengan kontribusi terbesar adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang per 2017 mendulang omset sebesar Rp125,8 miliar. Berbagai kemudahan dalam memperoleh pinjaman maupun jasa koperasi, berdampak pada meningkatnya animo anggota untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 yang digelar, Rabu, 25 April lalu. “Minat anggota terhadap koperasi belakangan terus meningkat, seperti terlihat saat RAT lalu, dimana jumlah yang hadir di luar dugaan kami,” kata Erwin bangga. Ke depan, Erwin bertekad membawa KPPDK menjadi koperasi fungsional yang handal dalam pengelolaan usaha dan mampu memberikan kontribusi signifikan kepada induk instansi, yaitu Kemenkum dan HAM. Langkah ke arah itu sudah disiapkannya dengan merekrut sejumlah pengelola koperasi yang day to day mengoperasionalkan jalannya usaha. (Irm)
