PeluangNews, Jakarta – Bupati Pati Sudewo yang kontroversial dan pernah di demo puluhan ribu warganya berhari-hari serta dituntut mundur karena menaikkan tarif PBB hingga 250%, akhirnya bernasib nahas.
Dia terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/1/2026), diduga terkait jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Menurut KPK, OTT ini menyasar praktik korupsi dalam pengisian posisi penting di tingkat desa yang diduga terkait suap dan gratifikasi.
Juru bicara KPk Budi Prasetyo mengatakan tim penyidik sedang mendalami bukti-bukti termasuk uang tunai dan dokumen yang disita selama operasi.
Dalam operasi senyap itu, penyidik KPK menangkap Bupati Pati Sudewo. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi.
Dia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/1/2026), pukul 10.34 WIB, tampak turun dari mobil Toyota Avanza hitam B 2788 UZL.
Politikus Partai Gerindra itu terlihat mengatupkan kedua tangannya di depan perut. Sejumlah wartawan yang tengah menunggu kehadirannya pun mencecar pertanyaan kepada Sudewo.
“Pak, kenapa kena OTT?” tanya seorang wartawan kepada Sudewo. Namun, dia bungkam.
Selain orang nomor satu di Kabupaten Pati itu, beberapa orang lainnya juga terjaring OTT dibawa ke Gedung KPM Merah Putih untuk jalani pemeriksaan.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, menegaskan partainya menghormati sepenuhnya proses hukum dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum.
“Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Dia menekankan agar asas praduga tak bersalah harus dikedepankan hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Dia berharap semua pihak bersikap bijak dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Jauh sebelum penangkapan Sudewo, ratusan warga Pati, pada 1 September 2025, pernah menggeruduk KPK. Mereka yang datang menggunakan tujuh bus menggelar aksi damai di depan Gedung KPK serta melakukan audiensi dengan pimpinan KPK.
Sudewo menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan sorotan warganya pada 2025 dan bahkan menjadi isu nasional.
Sederet kebijakannya menimbulkan kontroversi hingga masyarakat Kabupaten Pati menggelar demonstrasi dan mendorong Sudewo mundur lantaran menaikkan PBB hingga 250%.
Kebijakan tersebut berujung kemarahan masyarakat Kabupaten Pati, yang menuntut Sudewo mundur dari posisinya.
Kemarahan atas kebijakan Sudewo memuncak ketika dia justru menantang warga demo dengan jumlah 50.000 massa.
Tantangan itu direspon puluhan ribu masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu demo berhari-hari menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya. []
