Peluang news, Sulawesi Tengah – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem usaha yang kondusif di Indonesia, tak terkecuali bagi komoditas durian agar mampu bersaing di pasar global saat ini.
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman menyampaikan, membentuk ekosistem bisnis yang sehat bagi produk buah dan hortikultura termasuk durian asli Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan harus ditingkatkan.
“Apalagi, pasar durian dunia saat ini sangat besar, diperkirakan hingga tahun 2025 pedagangan durian di dunia akan mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Sedangkan Indonesia baru bisa mengekspor sekitar 200.000 dolar AS,” kata Hanung saat berdiskusi dengan para pelaku usaha durian di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (17/1/2024).
Menurut Hanung, salah satu contoh ekosistem durian yang berhasil telah ditunjukkan oleh Asosiasi Perkebunan Durian Indonesia (APDURIN).
APDURIN merupakan asosiasi yang bekerja sama dengan pemerintah hingga Indonesia Trading House di China untuk mengundang para investor atau buyer agar datang ke Parigi Moutong untuk berinvestasi.
“Melalui ekosistem ini, masyarakat yang biasanya tidak mempunyai kepastian pasar untuk barangnya, kini bisa menjual produknya bahkan mendapat investasi. Bahkan, mereka juga bisa memperluas pabrik dan mulai berani menyediakan produk-produk yang dibutuhkan pasar dunia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hanung mengatakan, bukan hanya durian utuh yang diekspor Indonesia saat ini, melainkan juga durian model koral yang dikemas per biji dengan kuantitas 5 kilogram, serta produk yang sudah berbentuk pasta durian.
Menurutnya, hal tersebut sangat baik karena sejalan dengan visi Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) dalam melanjutkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar UMKM dapat mampu melakukan hilirisasi.
Kendati demikian, Hanung menyayangkan, pihaknya masih menemukan sejumlah pekerjaan rumah atau pr yang perlu dilakukan pemerintah terkait hal ini.
“Pertama, mengenai ekspor, mereka mengalami kesulitan tidak bisa langsung ekspor ke China karena ada PR yang harus kita selesaikan, yaitu protokol mengenai karantina yang harus segera dipercepat,” papar Hanung.
“Kedua, penyakit, mereka masih kesulitan dan membutuhkan izin dari lembaga terkait untuk impor obat-obatan tertentu, dan yang ketiga yaitu kesulitan mengenai pupuk,” imbuhnya.
Hanung mengungkapkan, mengatasi kesulitan pupuk, pihaknya berpendapat agar pemerintah dapat melakukan solusi jangka panjang, seperti membantu para petani agar dapat membentuk koperasinya sendiri sehingga mampu membuat pabrik pupuknya sendiri.
“Sedangkan untuk jangka pendek, pemerintah harus memastikan agar ekosistem yang sudah terbentuk ini akan terus mendapatkan pupuk,” ucapnya.
