Peluang News, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam program pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha sebagai upaya konkret untuk mengentaskan kemiskinan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari sinkronisasi dan sinergi antar kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. “Kami mulai membagi klasifikasi dan graduasi agar program ini lebih terarah,” ujar Maman saat audiensi dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3).
Ke depan, Kementerian UMKM dan Kemensos akan menerapkan sistem graduasi yang membagi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Desil 1, yang mencakup masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, akan ditangani oleh Kemensos hingga mereka mencapai desil 4. Selanjutnya, desil berikutnya akan ditangani oleh kementerian lain, seperti Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, dan Kementerian BP2MI dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Kemudian, mereka akan diarahkan naik ke desil 7,” jelas Maman.
Sebagai contoh, setelah masyarakat miskin dan miskin ekstrem mengalami peningkatan kesejahteraan, Kementerian UMKM akan mendorong mereka untuk berwirausaha melalui berbagai program pendampingan.
“Pendampingan ini mencakup akses pembiayaan dan pasar. Dari sisi pembiayaan, ada skema ultra mikro yang dijalankan PNM. Jika masyarakat sudah naik level menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah, mereka bisa mengakses fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tambahnya.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan program yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan serta penguatan usaha produktif.
“Setiap tahun ditargetkan ada keluarga dari desil 1 hingga desil 4 yang naik kelas. Dengan begitu, penurunan kemiskinan dapat lebih signifikan dan terukur. Desil 1 dan 2, yang berada di tingkat paling bawah, akan mendapat perlindungan sosial. Pemerintah akan memberikan program bansos serta melakukan profiling untuk menentukan kelompok yang siap mandiri melalui usaha atau pekerjaan lain,” ujar Gus Ipul.
Sebagai contoh, dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos, terdapat 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), di mana 60 persen di antaranya merupakan usia produktif yang berpotensi untuk diberdayakan.
Gus Ipul berharap bahwa kolaborasi ini dapat memberikan dampak nyata dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. (Aji)
