Peluangnews, Jakarta – Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada 2045 yang akan datang. Salah satu syarat yang harus dikejar untuk mewujudkan hal tersebut yaitu kenaikan rasio kewirausahaan hingga mencapai 12 persen.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesMenkopUKM), Arif Rahman Hakim mengatakan, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini baru mencapai 3,47 persen.
“Artinya, masih butuh upaya keras dari pemerintah dan para stakeholder terkait agar target minimal 12 persen di 2045 bisa terpenuhi,” ujar Arif Rahman dalam diskusi media bertajuk ‘UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Emas’ yang digelar oleh Forum Wartawan Koperasi dan UKM (Forwakop) di Gedung Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Arif menjelaskan, pengembangan kewirausahaan saat ini tengah berfokus pada inovasi yang menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan transformasi tren dunia yang cukup cepat.
Menurut Arif, ada lima indikator yang perlu dicapai para pelaku UMKM untuk bisa disebut ‘naik kelas’.
Yang pertama, terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Selain itu juga terpenuhinya variabel yang diatur dalam PP No 8/2021 tentang modal dasar perseroan serta pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria UMKM.
Kedua, terwujudnya kenaikan omzet UMKM. Ketiga, inklusifitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Kemudian yang keempat, terwujudnya kemudahan ekspor dan akses informasi. Lalu yang kelima, terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk.
“Melalui diskusi ini kami berharap dapat dihasilkan ide dan pemikiran untuk mendukung pertumbuhan UMKM di tanah air agar bisa menyongsng terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045,” tuturnya.
Senada dengan Arif, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Temmy Satya Permana mengatakan, upaya pemerintah mendorong UMKM naik kelas berhadapan dengan masalah yang cukup serius di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi.
Hal ini dikarenakan, menurut Temmy, para pelaku usaha yang mayoritasnya merupakan pelaku usaha mikro justru dihadapkan dengan perang harga di berbagai platform digital.
Kemudian, lebih banyaknya reseller daripada produsen juga menjadi masalah yang cukup serius pada saat ini. Bahkan, hal ini dapat mengakibatkan multiplier effect dari UMKM menjadi tidak begitu besar.
“Ironisnya ekonomi digital ini isinya 90 persen dari pelaku usaha kita adalah reseller bukan produsen. Nah ini jadi tugas berat bagi kami dan Kementerian Lembaga terkait yang membina UKM lainnya,” pungkas Temmy.
