Peluang News, Jakarta – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyampaikan, terdapat 25 dari 62 daerah tertinggal di Indonesia yang telah memasuki tahap pengentasan saat ini.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Sorni Paskah mengatakan, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang dikeluarkan.
Sementara 37 daerah daerah tertinggal lainnya akan diajukan percepatan pembangunan pada periode kepemimpinan baru, setidaknya pada awal 2025 mendatang.
“Jadi, pemerintah telah menetapkan setidaknya 62 daerah tertinggal pada periode 2022-2024. Di 2024 ini, kemungkinan ada 25 daerah tertinggal yang sudah entas, dan sisanya masih belum,” ungkap Sonri dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dikutip Selasa (25/6/2024).
Menurutnya, daerah-daerah yang masih berstatus tertinggal itu rata-rata didominasi oleh daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.
“Kendala utama untuk mengentaskan daerah tertinggal adalah pembangunan infrastruktur, khususnya di Indonesia timur, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan NTT,” ujarnya.
Adapun ke-25 daerah tersebut di antaranya yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sula, Kepulauan Tanimbar, Donggala, Pesisir Barat, Malaka, Sumba Barat, Kepulauan Mentawai, Maluku Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Seram Bagian Barat, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Rote Ndao.
“Penilaian tentang pengentasan ini dihitung dari dua tahun ke belakang, yaitu artinya itu pada periode 2022-2023, yang mana nilai indeksnya harus di atas 60,” ucapnya.
Ia menjelaskan, puluhan daerah ini telah menunjukkan peningkatan yang semakin membaik sejak 2018.
Bahkan, kata Sonri, Lombok Utara mendapatkan nilai indeks standar percepatan daerah pengentasan di atas nilai rata-rata, yaitu 73.
Lebih lanjut, Sonri menuturkan, daerah-daerah yang telah terentas dari stigma tertinggal ini pada umumnya mampu mendorong peningkatan perekonomiannya melalui berbagai produk unggulan dari wilayahnya masing-masing.
“Misalnya di Donggala Sulawesi Tengah itu ada produk unggulan bawang, kelapa dalam, sapi lokal Donggala, budidaya perikanan, budidaya dan lain-lainnya,” jelas Sonri.
Oleh karena itu, Sorni berpandangan, daerah tertinggal bisa dientaskan dengan cepat jika memiliki produk unggulan.
“Karena kalau tidak ada produk unggulan itu pasti akan sulit dan bagaimana mereka bisa mengangkat perekonomiannya,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Sorni menekankan, pemerintah juga akan membantu dengan melakukan sejumlah upaya dalam mendorong berbagai pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan untuk menuju tempat-tempat penjualan.
“Nantinya, produk-produk unggulan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga minimal daerah sekitar, sehingga nilai tambah ekonomi itu akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di sana,” tuturnya.
