Peluang News, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan, kejaksaan di seluruh wilayah RI telah menyelesaikan 1.809 perkara melalui keadilan restoratif atau RJ (restorative justice) pada periode Januari 2024 sampai dengan 25 November 2024.
Berdasarkan data Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung, Kejati Jawa Timur menjadi yang terbanyak telah menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif dengan jumlah sebanyak 331 perkara.
Sedangkan terbanyak kedua adalah Kejati Sulawesi Selatan yang telah menyelesaikan 111 perkara melalui keadilan restoratif.
“Selanjutnya terbanyak ketiga, Kejati Jawa Barat yang telah menyelesaikan 99 perkara lewat keadilan restoratif,” kata Kapuspenkum ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Menurut Harli, jumlah perkara terkait orang dan harta benda (Oharda) yang telah diselesaikan kejaksaan melalui keadilan restoratif adalah sebanyak 1.693 perkara dan yang ditolak ada 24 perkara.
Selain itu, perkara Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum-TPUL) yang telah diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah sebanyak 31 perkara dan tidak ada yang ditolak.
Sementara itu, pada perkara narkotika, jumlah perkara yang telah diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu sebanyak 85 perkara dan 7 perkara yang ditolak.
Adapun total perkara yang telah diselesaikan kejaksaan melalui sistem keadilan restoratif sejak 2020 hingga 25 November 2024 adalah sebanyak 6.306 perkara.
Pada Rabu (13/11/2024), Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR mengatakan, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif.
Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi di antaranya, telah dilaksanakan proses perdamaian, belum pernah dihukum, baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
Selain itu ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
Sementara untuk syarat keadilan restoratif khusus penyalahgunaan narkotika yaitu berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, para tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir.
Syarat lainnya yaitu tidak pernah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), dan berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika dan lainnya. []
