PeluangNews, Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan adaptif di tengah pesatnya transformasi digital.
Hal ini disampaikan Cris Kuntadi saat menjadi pembicara pada ajang Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (6/8/2025).
Dalam forum bertema “INDONESIAN NEXT: Leading the Digital Age with Government and Industry Collaboration”, Cris menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di era digital tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas SDM.
“Transformasi digital harus menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan dan inovasi. Pendekatan berpusat pada manusia, atau People Centered Approach, menjadi fondasi utama strategi ketenagakerjaan ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut Cris mengungkapkan sejumlah tantangan ketenagakerjaan yang lebih banyak di dominasi oleh pekerja informal, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta tingginya angka pengangguran di kalangan muda. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker telah merumuskan strategi transformasi ketenagakerjaan dengan fokus pada penguatan fondasi SDM.
Strategi tersebut mencakup pelatihan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri, program reskilling secara masif dan inklusif bagi kelompok rentan dan pekerja informal, serta penguatan hubungan industrial yang kolaboratif dan berkelanjutan.
Selain itu, Cris juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam membangun sistem ketenagakerjaan berbasis data. Salah satu implementasinya adalah melalui platform SIAPKerja, yang mampu mencocokkan pencari kerja dengan lowongan secara real-time, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data pasar tenaga kerja.
Hingga Semester I tahun 2025, Kemnaker telah menjalin kerja sama strategis dengan 21 kementerian/lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 35 mitra pembangunan. Kolaborasi ini mencakup pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM di berbagai sektor prioritas seperti energi, agroforestri, pariwisata, serta perlindungan pekerja migran.
“Kami percaya, dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serikat pekerja, dan lembaga pelatihan, kita dapat menciptakan SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Cris.
