Peluangnews, Jakarta – Pembentukan Holding Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai terobosan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat sekaligus memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, menyatakan bahwa kehadiran Holding UMKM berperan penting sebagai penghubung antara pelaku usaha kecil dengan sumber-sumber pendanaan formal yang disediakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Pemerintah telah menyiapkan plafon KUR hingga Rp300 triliun. Namun, tantangan selama ini adalah keterbatasan kapasitas dan literasi pelaku UMKM dalam mengaksesnya. Holding UMKM dapat menjadi kendaraan kolektif yang menyederhanakan proses ini,” ujar Beniyanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (28/5).
Lebih dari sekadar struktur kelembagaan, Holding UMKM juga diharapkan berfungsi sebagai pusat pembinaan yang menyeluruh—mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi sertifikasi produk agar memenuhi standar pasar.
“Masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan dalam aspek kelayakan produk dan strategi distribusi. Contoh seperti ‘Warung Mama Banjar’ di Kalimantan Selatan atau ‘Ayam Widuran’ di Solo memperlihatkan bahwa tanpa pendampingan berkelanjutan, produk lokal sulit bersaing,” katanya.
Menurutnya, khusus di sektor makanan dan minuman, pelaku UMKM wajib memahami pentingnya pemenuhan regulasi seperti pencantuman tanggal kedaluwarsa, label halal, hingga informasi nilai gizi.
“Standar ini bukan sekadar formalitas, tapi menjadi prasyarat agar produk UMKM dapat masuk ke kanal distribusi modern maupun platform e-commerce,” jelas Beniyanto.
Ia pun mendorong Kementerian Koperasi dan UKM agar lebih progresif dalam merancang ekosistem kelembagaan UMKM yang terintegrasi dengan sistem pembiayaan, pendataan, hingga pembinaan pelaku usaha.
“Ke depan, Holding UMKM harus menjadi katalisator transformasi usaha kecil dari sektor informal menuju sektor formal yang bankable dan scalable,” tutupnya.
Holding UMKM dipandang sebagai langkah lanjutan yang sinergis dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. (RO)
