JAKARTA— Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bagas Adhadirgha mengimbau pemerintah, begitu juga perbankan mengeluarkan kebijakan kelonggaran pembayaran kredit untuk dunia usaha yang kini sedang terdampak merebaknya wabah corona jenis baru (Covid-19).
Saat ini banyak pengusaha hampir di semua sektor, baik ritel, pariwisata, manufaktur, jasa, infrastruktur, pertambangan mengeluhkan omzet maupun perputaran bisnisnya stagnan bahkan menurun.
“Penurunan ekonomi ini mulai dirasakan oleh para
pengusaha, khususnya anggota Hipmi yang mayoritas masih berskala
menengah,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/3/20).
Bagas berharap pemerintah memberikan imbauan kepada perbankan supaya
mempertimbangkan kondisi ini, terutama terhadap sejumlah kewajiban keuangan
pengusaha baik pinjaman maupun pajak.
Lanjut dia, sebagian besar pengusaha muda memiliki
tanggungan cicilan terhadap perbankan. Kredit tersebut merupakan kewajiban yang
selama ini dipenuhi.
“Namun karena ada kondisi seperti ini, di mana aktivitas masyarakat keluar
rumah dibatasi dalam jangka waktu lama, maka otomatis berdampak di dunia
usaha,” kata Bagas.
Sementara Ketua Bidang Ekonomi, Pajak dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani sudah
menjajaki komunikasi dengan pihak perbankan, di mana pada Selasa (17/3/20)
sejumlah pengurus BPP Hipmi sudah menemui pimpinan Bank Nasional Indonesia
(BNI).
“BNI akan memberikan relaksasi kebijakan sehingga bisa menstimulus
perekonomian di masa yang kurang positif ini,” ungkap Ajib menceritakan
hasil pertemuan dengan salah satu BUMN itu.
Ajib berharap hal itu diikuti oleh seluruh bank-bank di Indonesia baik di
kantor pusat maupun daerah.
“Kami akan dorong perbankan bisa lebih mendukung dunia usaha sehingga perekonomian tetap bisa berjalan dengan bagus. Kemudahan-kemudahan kredit perlu menjadi perhatian pemerintah dan perbankan,” pungkasnya.
