Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menggelar pameran akbar, INABUYER B2B2G EXPO 2024 bersama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO).
Pameran ini didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman menyampaikan, pameran INABUYER B2B2G EXPO 2024 ini diharapkan dapat mencatat transaksi hingga Rp2 triliun.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong kemitraan strategis, mewujudkan rantai pasok yang kuat untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian Indonesia.
“Apalagi, kegiatan ini merupakan yang kedua sejak 2023 dengan potensi kerja sama kontraknya tahun lalu lebih dari Rp1 triliun. Tahun ini ditargetkan transaksinya bisa menembus Rp2 triliun,” ujar Hanung dalam kegiatan sosialisasi INABUYER B2B2G EXPO 2024 di Jakarta, dikutip Rabu (6/3/2024).
Ia menjelaskan, pameran ini diselenggarakan dalam rangka perluasan akses pasar bagi UKM dengan terhubung ke dalam rantai pasok industri BUMN, usaha besar, belanja barang/jasa pemerintah, serta potensial buyer dari dalam dan luar negeri.
Rencananya, INABUYER B2B2G EXPO 2024 sendiri akan digelar pada 15 – 17 Mei 2024 dan bertempat di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta Selatan.
Selain menghadirkan para buyer dari sektor swasta BUMN dan pemerintah, di tahun ini juga akan menghadirkan berbagai potensial buyer dari luar negeri dan live commerce.
Bahkan, dalam kegiatan ini nantinya juga akan diselenggarakan INABUYER Award dengan total proyeksi pengunjung 10 ribu orang dan total proyeksi exhibitor 200 booth.
Dengan adanya kegiatan ini, Hanung berharap agar para pelaku UMKM dan eksibitor dapat memanfaatkan momentum pameran ini untuk lebih memperluas pangsa pasarnya.
Hal ini dikarenakan, nantinya juga akan digelar bisnis matching antara potensial buyer dengan para UMKM atau eksibitor yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
“Jadi, kolaborasi adalah kunci untuk bersama-sama kita membangun ekosistem yang lebih baik bagi UMKM. Kita tidak hanya fokus pada event ini, tetapi kita juga ingin membangun ekosistemnya agar bisnis matching bisa berjalan setiap hari,” tuturnya.
Tak hanya itu. Hanung juga berharap agar rencana LKPP yang saat ini tengah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kewajiban belanja oleh lembaga non pemerintah terhadap UMKM juga perlu mengatur kewajiban muatan lokal dan kemitraan UKM pengadaan barang/jasa yang bisa dibiayai oleh pinjaman luar negeri.
