PeluangNews, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta seluruh jajaran mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan yang menjadi prioritas sejak kuartal IV 2025.
Ia menegaskan, berkas permohonan dari tahun sebelumnya harus diselesaikan secara terukur dan sesuai tenggat waktu.
Arahan tersebut disampaikan Nusron saat memimpin kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (6/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia meminta berkas layanan pertanahan dikelompokkan berdasarkan tahun pengajuan.
“Berkas pertanahan tahun lalu harus diselesaikan paling lambat kuartal I tahun ini,” ujar Nusron.
Kegiatan pembinaan ini diikuti sejumlah Kantor Pertanahan di wilayah Jawa Barat, antara lain Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I dan II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, serta Kantah Kota Sukabumi.
Selain percepatan penyelesaian berkas, Nusron juga menginstruksikan penerapan pola baru dalam alur layanan pertanahan. Pola tersebut dirancang untuk memudahkan pemantauan durasi pelayanan di setiap kantor pertanahan.
“Kita buat pola baru. Laporan dilakukan per bulan, tetapi dievaluasi per tiga bulan. Dari situ bisa terlihat berapa permohonan yang masuk dan berapa yang sudah selesai dalam satu kuartal, termasuk durasi pelayanannya,” jelasnya.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menekankan pentingnya sinergi antara petugas front office dan back office, khususnya terkait kelengkapan berkas permohonan.
Ia menegaskan perlunya pengawasan aktif dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi, hingga Koordinator Substansi agar tidak terjadi hambatan pelayanan. “Jika berkas sudah lengkap di loket, jangan ditunda keesokan harinya baru masuk ke back office. Standarisasi pengetahuan juga perlu terus disamakan agar pelayanan tidak terhambat,” kata Asnaedi.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.
