RAMAI-RAMAI anggota Komisi XI DPR RI menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar. Penolakan itu disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja pada Rabu (31/8).Dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan, menyampaikan BBM subsidi tak seharusnya dinaikkan karena akan membuat inflasi meningkat tajam.
Saat ini saja inflasi sudah cukup tinggi, yakni 4,94 persen (Juli 2022). Apalagi, katanya, BBM menjadi salah satu penyumbang inflasi berdasarkan data BPS. Jika inflasi naik, maka ia memastikan kemiskinan pasti mengikuti. “Jadi, ini bagaimana tujuan kita untuk APBN, ini sudah menyimpang,” ujarnya.
Dari Fraksi Partai Gerindra, Jefry Romdonny menyebut subsidi ada untuk melindungi masyarakat miskin sesuai dengan yang diamandemenkan di UUD 1945, sehingga tak seharusnya dinaikkan. “Kami berpandangan tak ada yang lebih penting dari keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, perlu dipertimbangkan (kenaikan harga BBM),” kata dia.
Penolakan selanjutnya datang dari Fraksi PKB. Bertu Merlas menyebutkan kenaikan BBM khususnya solar akan menyusahkan para petani. Apalagi, ini dibarengi dengan kenaikan harga pangan dan komoditas lain. “Saat ini, biaya produksi petani ada peningkatan tajam terutama masalah pupuk. Ditambah lagi, ada kenaikan BBM, dimana petani membeli BBM subsidi, sehingga mereka membeli BBM denga harga yang mahal,” tuturnya.
Karenanya, ia meminta pemerintah mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar. “Bila mana petani kurang sejahtera, ini akan merembet ke mana-mana, manufaktur siapa yang beli. Produk-produk manufaktur siapa yang beli kalau petani kurang sejahtera,” ujarnya.
Fraksi PPP, Wartiah, juga mengkhawatirkan terjadi peningkatan inflasi. “Kami meminta pemerintah mencermati efek dari kenaikan BBM ini ke inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat, baik pangan dan energi. Serta belum kembalinya tenaga kerja dibanding prapandemi,” tuturnya.
Dari Fraksi PAN, Ahmad Najib Qodratullah, dan PDI-P, Andreas Eddy Susetyo, memberi tanggapan tanpa memberi komentar setuju atau tidak. Hanya saja, ia meminta pemerintah mempertimbangkan segala dampak yang bakal ditimbulkan jika kebijakan tersebut ditempuh. Fraksi Golkar, Nasdem, dan PKS tidak membahas mengenai rencana kenaikan harga BBM.●
