OJK mendorong industri BPR agar tumbuh lebih sehat dan efisien di tengah konsolidasi yang terus berlangsung.
Setelah diberlakukan pada Bank Umum, Bank Umum Syariah, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi, kini OJK menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) untuk melayani perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon entitas utama dari bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah di seluruh Indonesia.
Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi OJK Greatman Rajab melaksanakan peresmian SPRINT untuk BPR/S di Surabaya, 26 Juni 2024. “Dalam tahun ini, SPRINT akan meningkatkan layanannya kepada BPR dan BPRS untuk perizinan kelembagaan dan jaringan kantor,” kata Greatman.
Melansir data OJK, jumlah BPR yang beroperasi di seluruh Indonesia sampai dengan Mei 2024 sebanyak 1.388 BPR dan terus berkonsolidasi setiap tahun. Dari sisi kinerja, meski terjadi konsolidasi namun BPR tetap produktif. Ini terlihat dari penyaluran kredit per Mei 2024 mencapai Rp143,92 triliun, naik secara year to date (Ytd) dari 2023 sebesar Rp140,79 triliun. DPK sebesar Rp138,73 triliun, tumbuh dari tahun sebelumnya sebesar Rp137,91 triliun dan jumlah aset mencapai Rp195,00 triliun.
Salah satu problematika yang tengah dihadapi oleh industri adalah sisi profitabilitas. Secara industri, kemampuan BPR dalam menghasilkan laba semakin turun dalam lima tahun terakhir. Ini terlihat dari dua indikator utama profitabilitas yakni imbal hasil atas aset (return on assets/RoA) dan imbal hasil atas ekuitas (return on equity/RoE).
Pada 2020, tercatat RoA BPR sebesar 1,87% namun berkurang menjadi 1,00% pada akhir 2023. Begitu pula dengan RoE sebesar 16,40 di 2020 menjadi 8,74% di 2023. Ini tidak lepas dari kenaikan kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dan masih kurang efisiennya industri.
Untuk diketahui, aplikasi SPRINT merupakan sistem informasi yang melayani perizinan dan pendaftaran Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan secara elektronik yang bertujuan agar proses perizinan dapat lebih cepat, sederhana, dan transparan. Pengajuan permohonan dan penyampaian kelengkapan dokumen dilakukan secara elektronik, serta BPR dan BPRS dapat memantau proses persetujuan izin secara transparan melalui sistem.
Acara peluncuran SPRINT untuk BPR dan BPRS diikuti dengan sosialisasi kepada BPR dan BPRS di seluruh Indonesia yang dilakukan dalam tiga fase, yaitu fase pertama untuk BPR dan BPRS di wilayah Jawa Timur, Kalimantan dan Indonesia bagian timur, selanjutnya akan dilakukan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian barat dan Jawa.
Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2016, SPRINT telah memiliki lebih dari 470 modul perizinan dan pendaftaran serta telah memproses lebih dari 81.000 jenis perizinan yang terdiri dari izin kelembagaan, kepengurusan, produk/aktivitas, dan perorangan pada seluruh sektor jasa keuangan.
OJK terus melakukan penguatan peran SPRINT sebagai aplikasi perizinan satu pintu (single window licensing) melalui penggabungan aplikasi SIJINGGA yang selama ini melayani perizinan pada Industri Keuangan Non Bank ke dalam SPRINT yang akan efektif pada akhir tahun ini.
Setelah di indusri perbankan dan pasar modal, selanjutnya SPRINT akan melayani proses perizinan kepengurusan pada perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pegadaian, dan fintech P2P lending.
Kehadiran SPRINT merupakan angin segar bagi industri BPR dan BPRS dalam mempercepat pengajuan perizinan. Nantinya waktu yang akan menjawab apakah industri mampu menjadikan SPRINT sebagai momentum untuk menggenjot profit dan mencapai skala efisiensi usaha yang ideal.
Dengan sebaran jaringan kantor hingga ke daerah remote area di tanah air, kontribusi BPR sangat dibutuhkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi berkualitas. Industri yang semakin sehat akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (Kur).
