Peluang news, Jakarta – Sejumlah pihak memberikan tanggapannya terkait kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibahas dalam debat perdana calon presiden (capres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sejumlah pihak memberikan tanggapannya terkait kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibahas dalam debat capres perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU),pada Selasa (12/12/2023) malam.
Adapun salah satu tanggapan tersebut diberikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Menurutnya, para capres harus membuat suatu kebijakan nyata terkait hal ini.
“Kita lihat semua kandidat capres berjanji akan menegakkan hak asasi manusia, komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan, jangan sampai nanti rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” kata Usman dalam keterangannya yang diterima Peluang News, di Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Usman menjelaskan, Prabowo Subianto selaku capres nomor urut dua tidak memberikan hal yang substansial terkait kebebasan berekspresi dan demokrasi.
“Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti. Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik,” ujarnya.
“Soal kebebasan berekspresi dan demokrasi, Anies berkali-kali menyatakan pentingnya kebebasan untuk berbicara. Ganjar juga di akhir menegaskan kembali pentingnya kebebasan berbicara. Prabowo seperti tidak ada hal yang sifatnya substansial untuk menjamin ketidakberulangan ke depannya,” tambah Usman.
Lebih lanjut, ia mengatakan, belum terdengar kebijakan yang kuat untuk mengakhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat, seperti melalui revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Apalagi, menurut Usman, selama sepuluh tahun terakhir Komnas HAM terlihat berjalan seperti tanpa dukungan dari pemerintah dan DPR.
“Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil. Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar para kandidat ke depannya dapat memaparkan upaya apa yang akan mereka lakukan untuk memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.
“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?,” tanya Usman.
“Para kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia,” sambungnya.
Senada dengan Usman, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, debat perdana kali ini belum cukup maksimal dalam menunjukan komitmen terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dari para capres.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyampaikan bahwa ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo belum memperlihatkan komitmen mereka dalam perlindungan HAM secara gamblang.
“KontraS menilai bahwa momentum ini kurang maksimal untuk menggali ‘isi kepala’ para capres. Karena waktu pemaparan yang terbatas dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya dibahas secara substansial,” kata Dimas.
“Pemaparan awal ketiga capres juga belum sepenuhnya menunjukkan komitmen terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM,” tambahnya.
Menurut Dimas, capres nomor urut 1, Anies Baswedan dinilai hanya berfokus pada prinsip negara hukum yang tidak ditegakkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan.
Kemudian, pihaknya juga belum cukup bisa menangkap gagasan atas paparan yang diberikan oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Hal ini dikarenakan Prabowo yang juga merupakan Menteri Pertahanan Indonesia itu dinilai terlalu banyak bercerita tentang kisahnya berkarir sebagai prajurit, bukan menyentuh tema yang seharusnya yang dibahas.
Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga berangkat dari permasalahan di berbagai daerah di Indonesia seperti akses kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas fasilitas pendidikan.
“Berdasarkan pemaparan di sesi awal tersebut, kami menilai bahwa ketiga Capres tidak menunjukan komitmennya soal memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia, lewat sejumlah langkah strategis,” tutur Dimas.
“Kami pun tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan Presiden sangatlah besar,” imbuhnya.
Sebagai informasi, ketiga calon presiden Republik Indonesia yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah menjalani debat perdana di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023) malam.
Adapun tema yang terdapat dalam debat tersebut di antaranya yaitu tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
