Isyu pindah ibukota negara, dari Jakarta ke Nusantara di Penajam, Kaltim, kontroversial sejak awal. Ia jadi isu politik yang sensitif di tahun Pilpres dan Pileg serentak 2024.
Ibukota Indonesia pada 2024 bakal dipindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kaltim, pada 2024. Indonesia. Presiden resmi mengumumkannya tahun 2019 lalu.
Baca: IKN Dinilai Jadi Magnet Tinggi Bagi Para Investor
Berbagai langkah pun ditempuh untuk menyukseskan pemindahan IKN baru mulai dari pemberian nama “Nusantara“, pengadaan lahan hingga pengesahan UU IKN. Beberapa negara pernah melakukan hal serupa. Ada yang berhasil tapi tak sedikit yang gagal.
Myanmar
Negeri 1000 Pagoda Emas ini memutuskan pindah ibu kota pada 2001, dari Yangoon ke Naypyidaw. Dicetuskan 2001 dan rampung pada 2005. Naypyidaw difungsikan sebagai kota administratif. Semua fungsi pemerintahan dialihkan ke kota tersebut pada 2006.
Baca: IKN Nusantara Takkan Redupkan Jakarta
Kendati seluruh infrastruktur telah dibangun, termasuk jalan penghubung, hotel, dan pusat perbelanjaan, replika Pagoda Shwedagon Yangon hingga jalan 20 jalur; ibu kota baru itu tetap sepi. Mengapa? Karena minimnya keterlibatan publik dalam perancangan, pembentukan, dan pemindahan ibu kota.
Australia
Sebelum Canberra menjadi ibu kota negara Australia, Melbourne dan Sydney pernah bersaing untuk memperebutkan posisi tersebut. Jalan tengahnya, pada tahun 1913, ditetetapkan Canberra.
Dengan difungsikannya Canberra sebagai pusat administrasi, pemerintah Australia mendirikan Gedung Parlemen dan Pengadilan Tinggi Australia serta kantor pusat semua departemen pemerintah federal dan militer. Namun, pemindahan ibu kota negara Australia ke Canberra disebut sebagai salah satu kesalahan terbesar sebagaimana disebutkan oleh Perdana Menteri oleh Paul Keating.
Baca juga: Pembangunan IKN Butuh Pendekatan Pemberdayaan UMKM
Pada 1996, Perdana Menteri John Howard mengumumkan kepada publik bahwa dirinya memilih pindah ke Kirribilli House yang menghadap Pelabuhan Sydney. Publik Australia menilai ini merupakan semacam pengakuan diam-diam atas kegagalan pemindahan ibu kota. Bahkan Mantan PM Paul Keating mengatakan Kota Canberra merupakan salah satu kesalahan terbesar negara Australia dan harus segera ditinggalkan.
Malaysia
Pada 1999, Malaysia memutuskan untuk memindahkan ibukota negaranya ke Putrajaya sebagai kota administratif. Namun pemindahan tersebut dinilai gagal karena pegawai pemerintah Malaysia enggan pindah ke ibukota negara baru.
Simak: Mendag Optimis IKN Jadi Super Hub dan Jalur Perdagangan Strategis
Meski jarak kedua kota ini tak terlampau jauh, mereka tidak mau pindah karena alasan keluarga. Selain itu, meski Kantor Perdana Menteri sudah dipindahkan ke Putrajaya, namun Pusat perekonomian dan Gedung Parlemen masih berada di Kuala Lumpur.
Kazakhstan
Pada 1997, Kazakhstan memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana karena kota sebelumnya sudah terlalu padat dan rawan gempa. Kazhakstan diklaim mengalami tekanan ekonomi setelah memindahkan ibu kota negara ke Astana. Selain itu, penduduk juga tidak tertarik untuk pindah ke ibu kota yang baru sehingga Astana hanya diisi oleh aparatur negara.
Tanzania
Tanzania memindahkan ibu kota negara dari Dar es Salaam ke Dodoma pada 1973. Namun pemindahan dinilai gagal karena lambatnya perkembangan di ibu kota negara yang baru tersebut. Nyatanya, Dar es Salaam justru lebih berkembang.
Simak juga: Pelibatan Investor di IKN
Lokasi baru ini dianggap lebih mudah diakses untuk seluruh wilayah dan kepentingan penduduk Tanzania. Meski Majelis Nasional Tanzania sudah dipindahkan ke Dodoma, seluruh kedutaan asing dan kantor pemerintahan masih ada di Dar es Salam. Hijrah ibu kota baru Tanzania baru terwujud secara sempurna lebih dari 40 tahun kemudian, ketika pemerintah baru benar-benar pindah ke Dodoma pada 2016.●(Zian)
