dokter keuangan
pasang iklan media online

Ciptakan Wirausaha Baru, KemenKopUKM Gandeng Lembaga Inkubator UNNES dan Hetero Space

Ciptakan Wirausaha Baru, KemenKopUKM Gandeng Lembaga Inkubator UNNES dan Hetero Space/Dok. Ist

Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk terus menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Indonesia.

Salah satu komitmen ini ditunjukkan dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Hetero Space.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM), Arif Rahman Hakim mengatakan, kerja sama ini bertujuan agar dapat mengakselerasi program inkubasi bisnis UMKM untuk menciptakan wirausaha baru di tanah air.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan pemerintah yang menargetkan adanya penambahan wirausaha baru hingga 1 juta wirausaha pada tahun ini. Kemudian, pemerintah juga membidik target peningkatan rasio jumlah UMKM naik kelas.

“Jadi, kami diberikan tugas salah satunya untuk mewujudkan 1 juta wirausaha produktif dan berbasis teknologi. Kebijakan ini satu kesatuan dengan kebijakan lain seperti kebijakan penciptaan rasio wirausaha mapan melalui program inkubasi bisnis di Indonesia,” ujar Arif dalam keterangan resminya, Senin (4/3/2024).

Ia menyampaikan, strategi percepatan penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas usaha dari UMKM salah satunya dengan memproduksi produk/jasa yang diminati pasar.

Ciptakan Wirausaha Baru, KemenKopUKM Gandeng Lembaga Inkubator UNNES dan Hetero Space/Dok. Ist

Oleh sebab itu, lembaga inkubator dapat mengambil peran sebagai market intelijen tanpa menghilangkan peran dalam mendorong UMKM melakukan inovasi.

“Inkubasi itu bisa dimulai dari pasar yang sudah ada, misal dari produk-produk yang digunakan setiap hari. Saya kira kita akan mampu kalau seandainya kita fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produk kita,” katanya.

Guna mendorong perluasan pasar, lembaga inkubator pun perlu membantu UMKM mitra binaannya untuk mengakses E-Katalog.

Arif menjelaskan, melalui E-Katalog ini, UMKM nantinya bisa menjadi vendor bagi pengadan barang/jasa kementerian/lembaga hingga BUMN karena ada kewajiban alokasi belanja APBN/APBD sebesar 40 persen untuk belanja produk UMKM.

Sedangkan terkait dengan dukungan pembiayaan bagi UMKM khususnya bagi wirausaha pemula, ia menyarankan agar lembaga inkubator bisa mengakses ke lembaga pembiayaan ventura.

Hal ini dikarenakan, menurutnya, dibandingkan dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan, lembaga ventura lebih cocok dan sesuai dengan profil risiko yang ada.

“Mudah-mudahan melalui lembaga inkubator ini bisa mendorong UMKM naik kelas. Dengan kerja sama ini, kita bisa sama-sama mendesain program yang lebih tepat,” ucapnya.

Sementara tentang keberlanjutan program inkubasi, Arif berpesan agar UMKM yang diikutsertakan merupakan UMKM yang sudah memiliki usaha cukup matang hingga matang.

Ia menuturkan, hal ini diperlukan agar proses inkubasi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan bisa mengubah struktur UMKM yang saat ini didominasi oleh usaha ultra mikro atau mikro di tanah air.