Peluangnews, Bali – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pemanfaatan hasil pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM) 2022 untuk menciptakan kebijakan yang solutif dan tepat sasaran.
Pendataan lengkap KUMKM 2022 menghasilkan sebanyak 9,11 juta usaha di Indonesia, yang terdiri dari kriteria usaha non pertanian dan menetap sebesar 9,09 juta UMKM dan 20.000 koperasi.
“Saat saya pertama menjadi menteri, saya tanya data dan ternyata belum ada. Maka kita harus mulai mempersiapkan program berbasis data. Kalau tidak, akan ngawur dan program tidak akan tepat sasaran,” ujar Menteri Teten dalam Pembukaan Rakornas Pemanfaatan Hasil Pendataan Lengkap KUMKM 2023 di Bali, Selasa (21/11/2023).
Ia mengatakan, data UMKM menurut wilayah sebaran banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa hingga mencapai 5,4 juta atau sebesar 59,19 persen.
Sementara UMKM yang terkonsentrasi di Sumatra sebanyak 2,2 juta atau sebesar 24,10 persen dan UMKM yang terkonsentrasi di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebanyak 1,5 juta atau sebesar 16,71 persen.
Menteri Teten menegaskan, data ini belum bersifat final. Oleh karena itu, ia meminta agar Dinas Koperasi dan UKM di berbagai daerah dapat terus mengembangkan dan memutakhirkan hasil pendataan.
Selain itu, Menteri Teten menekankan bahwa data-data ini harus dipilah dengan baik. Dari data yang ada, harus dipilah yang mana UMKM yang bersifat ekonomi subsisten atau yang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan UMKM yang dapat ditumbuhkembangkan.
“Ada juga yang bisa dikembangkan sehingga skala usahanya bisa diperbesar agar kita bisa ekspansi secara nasional atau bahkan go global. Kalau skala usahanya besar, maka itu akan membuka banyak lapangan kerja,” katanya.
Lebih lanjut, menurut Menteri Teten, terciptanya usaha mikro disebabkan karena tidak terbukanya lapangan kerja formal. Hal ini harus dikurangi dengan menciptakan lapangan kerja dari UMKM dan kaitannya sangat erat dengan Indonesia menuju negara maju di 2045.
“Tantangannya 97 persen masyarakat Indonesia bekerja di level mikro. Menjadi negara maju itu diukur dari pendapatan per kapita. Saat ini kita sudah masuk negara dengan pendapatan menengah ke atas atau 4.500 dolar AS per kapita. Pada 2045 kita mungkin harus menaikkan ini agar melampaui batas minimum menjadi negara maju,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan, Siti Azizah mengatakan, kegiatan ini merupakan tonggak penting yang menandakan upaya kolaboratif dalam memahami, menganalisis, dan menerjemahkan data menjadi langkah nyata menuju pertumbuhan yang berkelanjutan bagi sektor Koperasi dan UMKM.
“Pendataan lengkap koperasi dan UMKM menjadi salah satu fondasi yang kokoh untuk menyusun strategi bisnis dan pengambilan keputusan atau kebijakan bagi UMKM,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Siti Azizah berharap agar para perangkat daerah dapat berperan aktif dalam memperbaharui data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SIDT KUMKM).
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari seluruh dinas yang membidangi koperasi dan UKM di 34 provinsi di Indonesia dan 240 Kabupaten atau Kota Terpilih Cakupan Pendataan Lengkap KUMKM 2022.
Dalam kegiatan ini, ada tujuh provinsi yang mendapatkan penghargaan pendataan KUMKM terbaik yaitu DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Sementara untuk kabupaten atau kota terbaik dalam pendataan KUMKM adalah Jakarta Barat, Bone, Asahan, Padang, Banda Aceh, dan Pandeglang.
