Peluang news, Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra mengatakan, pihaknya telah menyerahkan hasil investigasi tersebut kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan KPU untuk diselidiki lebih lanjut.
“BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan KPU,” kata Ariandi dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).
Ia menjelaskan, laporan yang diserahkan itu merupakan laporan yang berisi analisis dari sisi aplikasi server yang bisa digunakan untuk mengetahui faktor dugaan kebocoran data.
“Laporan yang diserahkan oleh BSSN terkait dengan dugaan kebocoran data yang ada di KPU merupakan hasil analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi,” jelas Ariandi.
“Kemudian laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dittipidsiber Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” sambungnya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim, Brigjen Adi Vivid Agustiadi mengatakan, dugaan kebocoran data tersebut diketahui dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh pihaknya.
“Ya, dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami,” kata Adi Vivid saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).
Ia menjelaskan, saat ini dugaan kebocoran itu tengah diselidiki oleh tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
Adapun indikasi kebocoran data KPU itu terpantau melalui postingan akun pengguna X (Twitter) dengan nama pengguna p4c3n0g3, yang membeberkan informasi mengenai dugaan adanya seseorang yang menjual data-data dari KPU seperti NIK, NKK, dan e-KTP.
