Menjalankan usaha koperasi bukan perkara mudah. Perlu niat tulus, keterampilan manajemen mumpuni, dan kolaborasi. Kambara juga mengingatkan Kopdes agar tidak langsung terjun ke usaha simpan pinjam.
Jam terbang dan keberhasilan Kamaruddin Batubara dalam memimpin Koperasi BMI Group menjadi magnet tersendiri. Tidak terkecuali bagi DPP HA IPB yang mengundangnya sebagai salah satu narasumber dalam acara Food Agriculture Summit V yang diselenggarakan di IICC Botani Square Bogor, akhir November lalu.
Pria yang biasa disapa Kambara itu menyampaikan materi “Benchmarking & Sharing Best Practice Praktisi Koperasi”. Selain menampilkan kunci sukses Koperasi BMI Group, Kambara juga menyoroti sejumlah isu aktual kebangsaan seperti Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergiji Gratis (MBG) hingga ketahanan pangan.
Kambara mengungkapkan, Koperasi BMI secara konsisten melakukan inovasi layanan, penguatan tata kelola, dan model bisnis berkelanjutan dalam kredo Model BMI Syariah. Aktivitas pengembangan usaha ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sebagai pemilik koperasi. Koperasi besar berprestasi itu juga memerhatikan pengembangan aspek sosial relijius.
“Model BMI Syariah telah teruji dan menginspirasi gerakan koperasi di Indonesia. Kami juga terus beradaptasi dengan digitalisasi untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien dan meningkatkan daya saing,” ungkap Kambara.
Terkait dengan KDKMP, tokoh koperasi itu menyinggung sejumlah tantangan fundamental yang dihadapi. Menurutnya, membangun koperasi itu tidak mudah sehingga diperlukan kesungguhan dan komitmen yang kuat. Koperasi BMI pun merasakan beratnya tantangan pada saat pertama kali didirikan.
“Saya menyarankan agar KDKMP tidak masuk ke sektor simpan pinjam, karena budaya masyarakat sudah berubah. Judol (judi online), pinjol (pinjaman online), dan fenomena belanja online yang kerap merusak ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Budaya konsumerisme yang berujung pada utang menumpuk itu akan melemahkan kemampuan anggota dalam membayar angsuran. Ujung-ujungnya kredit bakal macet dan koperasi akan bangkrut. Terlebih jika koperasi tidak menerapkan manajemen risiko yang baik, potensi gulung tikar sangat besar.
Kambara menambahkan kerja sama antar KDKMP perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi. Melalui kolaborasi dengan sesama koperasi bentukan pemerintah itu akan menghasilkan relasi simbiosis mutualisme dan bukan predatorisme.
Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala juga perlu dilakukan untuk menghadirkan layanan berkualitas. Selain itu, menerapkan sistem remunerasi yang adil dengan gaji terendah setara UMR, serta mekanisme reward and punishment. “Bisnis melalui koperasi adalah kepentingan sosial yang dibangun bersama. Ini tidak mudah, tetapi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain,” pungkasnya.
