BANDUNG—-Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution membuka konferensi pertanahan terbesar di dunia, Global Land Forum 2018 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (24/9/2018).
Konferensi ini dihadiri oleh 550 peserta dari 84 negaraserta 600 peserta Indonesia dari 25 provinsi. Gobal Land Forum 2018 yang diselenggarakan oleh International Land Coallition (ILC) akan mengangkat lima tema.
Lima tema tersebut, yaitu aksi efektif melawan perampasan tanah; mengunjungi kembali reforma agraria otentik, jawaban atas pembangunan global; kedaulatan pangan; masyarakat adat; dan perjuangan perempuan dan kelompok rentan untuk hak atas tanah.
Dalam sambutannya Darmin mengatakan, Pemerintah terus berupaya agar ekonomi Indonesia tumbuh berkualitas, inklusif, dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Pada 2017 lalu, pemerintah telah mencanangkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang bertumpu kepada tiga pilar besar, yaitu penyediaan lahan, penyediaan kesempatan berusaha, dan peningkatan keterampilan.
“Salah satunya dilaksanakan melalui program Reforma Agraria. Program ini bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah. Kita tidak hanya memberikan hak milik atas lahan kepada petani, tetapi juga sekaligus memberikan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan,” ucap Darmin.
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial yang turut hadir dalam pembukaan Global Land Forum mengungkapkan dukungannya terhadap upaya-upaya konkret memberikan keadilan hak atas tanah kepada rakyat. Ia percaya bahwa komitmen yang baik dan kuat itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Saya berharap Global Land Forum bisa mewujudkan keadilan atas hak tanah. Pemerintah pusat sudah menerbitkan 5 juta sertifikat, ini adalah langkah yang luar biasa. Saya berharap ke depan rakyat kecil pun merasakan keadilan atas tanah, tidak hanya pengusaha besar saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Global Land Forum, Dewi Kartika mengatakan, forum ini ingin menekankan pentingnya tata kelola pertahanan berbasis rakyat untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, permasalahan konflik agraria. Tata kelola pertanahan yang baik diharapkan dapat mencegah perusakan ekologis, pelanggaran HAM, dan krisis pangan, terutama di pedesaan.
Di Indonesia, tata kelola pertanahan juga tengah menjadi isu yang amat diperhatikan. Sejak 2014, pemerintah pusat telah merumuskan Reforma Agraria yang mengatur tentang hal tersebut. Kini, seluruh mata dunia tengah menantikan penandatanganan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.
“Kami berharap ada keputusan politik, terobosan hukum, untuk segera merealisasikan reforma agraria sejati, menata struktur agraria menjadi lebih adil dan mensejahterakan, meningkatkan derajat hidup dan harga diri kaum tani, kaum nelayan, dan masyarakat adat di Indonesia,” tutur Dewi.
Regulasi tentang reforma agraria itu merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong tata kelola pertanahan yang adil dan merata. Itulah yang menjadikan Indonesia didaulat sebagai tuan rumah ajang ini (van).
