JAKARTA—-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membatalkan kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
Dikatakannya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya.
“Bukankah Presiden selalu mendorong dan melindungi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan mengurangi beban pajak dan bunga pinjaman dari sekian persen menjadi 0,5 persen?” ucap Bamsoet dengan nada keheranan di Kompleks Parlemen, Kamis (22/11/2018).
Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 beberapa waktu lalu. Sebelumnya pemerintah menetapkan ada 54 bidang usaha yang boleh 100 persen menggunakan penanaman modal asing. Namun selang beberapa waktu kemudian kemudian pemerintah merevisi, hanya 25 bidang usaha yang boleh dimiliki sepenuhnya oleh asing.
“Hal tersebut tidak terlalu signifikan dan tetap bisa mengancam masa depan para pengusaha kecil sedang berkembang yang seharusnya dilindungi oleh negara,” ujar Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar ini.
Bamsoet menyoroti, kebijakan ini dirasa sangat bertentangan dengan kebijakan Presiden, terlebih lagi sudah menyasar ke sektor-sektor strategis.
“Menurut saya belum terlambat bagi pemerintah untuk mengoreksi kembali dan mencabut kembali kebijakan itu untuk menjaga masa depan para pengusaha-pengusaha kecil kita,” tutup dia (Yuni).
