PeluangNews, Jakarta-Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyerahkan 20 butir rekomendasi strategis hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut memuat berbagai persoalan krusial yang dihadapi pemerintah kabupaten, mulai dari sengkarut Transfer Keuangan Daerah (TKD), tantangan fiskal daerah, hingga beban anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai semakin menekan APBD.
Dokumen rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di sela acara Rapat Dewan Pengurus I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Bursah mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan kristalisasi dari berbagai aspirasi kepala daerah yang selama ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.
“Rekomendasi ini merupakan potret utuh aspirasi teman-teman kepala daerah di lapangan. Kami berharap poin-poin ini menjadi perhatian serius dan bahan pertimbangan utama pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan yang menyentuh kepentingan daerah,” ujar Bursah.
Ia menambahkan, sejumlah isu penting yang diangkat dalam rekomendasi itu antara lain persoalan transfer keuangan daerah, kewenangan dan manajemen ASN di daerah, serta wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan kembali menjadi perbincangan.
Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, menegaskan bahwa rekomendasi hasil Rakernas tersebut tidak akan berhenti sebagai dokumen administratif semata. Menurutnya, Apkasi telah menginstruksikan setiap bidang dalam kepengurusan untuk melakukan pengawalan secara serius agar setiap poin rekomendasi dapat sampai ke pengambil kebijakan di tingkat pusat.
“Kami memastikan setiap poin akan dikawal secara serius sesuai pembidangan pengurus. Kami akan bergerak memastikan aspirasi ini sampai ke meja-meja kebijakan yang tepat,” kata Joune.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa hubungan pusat dan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kepercayaan pusat sangat bergantung pada performa daerah. Jika citra daerah hanya diwarnai kebocoran anggaran, baik itu kebocoran halus dalam belanja operasional maupun proyek, maka akan muncul loss of trust. Dampaknya, kewenangan dan dana bisa ditarik kembali ke pusat,” ujar Tito.
Tito juga menyinggung wacana terkait masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan hingga pelantikan pejabat baru dapat dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, ia mendukung gagasan transformasi biaya operasional kepala daerah menjadi skema lump sum untuk mengurangi potensi penyimpangan yang sering muncul akibat sistem penganggaran yang terlalu kaku.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengajak kepala daerah untuk memperkuat pembangunan desa melalui hilirisasi potensi ekonomi lokal.
“Kami memberikan keleluasaan penuh melalui Permendes Nomor 16 Tahun 2025 agar Dana Desa digunakan sesuai kebutuhan riil masyarakat, tanpa persentase yang membelenggu. Desa harus menjadi subyek pembangunan, bukan sekadar penonton,” ujar Yandri.
Ia juga mendorong pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa, dengan target terbentuknya sekitar 5.000 desa ekspor di berbagai daerah di Indonesia.
Rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada enam anak yatim dari Yayasan Yatim Piatu Masjid Al Ikhwan, Lenteng Agung Timur, Jakarta Selatan, sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan.
Melalui finalisasi rekomendasi ini, Apkasi menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam merajut kembali harmoni hubungan pusat dan daerah serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
