RAPAT Paripurna DPR RI menyetujui RUU APBN 2018 sah menjadi UU. Postur pendapatan negara Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun. Dari 10 fraksi, hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak pengajuan RUU ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima dengan catatan.
Dengan postur RAPBN 2018 tersebut, defisit anggaran diproyeksikan Rp326 triliun atau 2,19% terhadap PDB.Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah mengatasinya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (neto) Rp414,52 triliun dan pinjaman (neto) Rp15,5 triliun.
Besaran indikator makro tahun 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, suku bunga SPN 3 bulan 5,2% dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS. Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) US$48 per barel, lifting minyak 800 ribu bph dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Dengan basis asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh, postur pendapatan negara ditetapkan Rp1.894,7 triliun, yang terbagi atas penerimaan perpajakan Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp275,4 triliun.
Belanja negara ditetapkan Rp2.220,7 triliun; meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp766,2 triliun.Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian lembaga disepakati Rp847,44 triliun dan belanja non-kementerian lembaga Rp607,06 triliun.
“Semoga pencapaian ini memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan dengan terus melanjutkan program pembangunan kabinet kerja,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah. APBN TA 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja.
