Koperasi Besar Indonesia semakin melek digital dengan meluncurkan berbagai produk dan layanan berbasis internet. Bagaimana dengan fungsi pengawasannya oleh Pemerintah?
Saat ini, digitalisasi bagai mantra ampuh agar entitas bisnis bisa tetap eksis. Ambil contoh di industri perbankan yang tengah berlomba-lomba menjadi Bank Digital dengan mengurangi jumlah kantor cabang fisik. Lalu, bagaimana dengan koperasi?
Menilik pesan dalam Hari Koperasi Nasional beberapa waktu lalu yaitu Transformasi Digital Koperasi Menuju Bisnis Modern yang Kuat dan Bermartabat, Pemerintah ingin mendorong kemajuan koperasi dengan memanfaatkan teknologi digital.
Pada level praktis, transformasi digital koperasi yang digaungkan Pemerintah setidaknya dilakukan melalui dua inisiatif yaitu peluncuran Portal Inovasi Koperasi (IDX Coop) dan fasilitasi koperasi dengan penyedia jasa teknologi digital.
Seperti diketahui, Portal Inovasi Koperasi merupakan sebuah portal yang mendokumentasikan berbagai gagasan dan praktik inovasi perkoperasian. Ini bertujuan agar terjadi saling bagi-pinjam pengetahun dan pengalaman.
Melalui gerakan transformasi digital, diharapkan lebih banyak koperasi yang melek digital. Data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini dari 123 ribu koperasi yang terdaftar di pemerintah, baru 0,73% yang mengenal pemanfaatan internet.
Sementara dari sisi pelaku usaha, terutama koperasi skala besar semakin adaptif dengan produk dan layanan digital. Bahkan jauh sebelum adanya program transformasi digital koperasi yang digerakkan pemerintah, para pengelola koperasi sudah mengguur dana investasi untuk memperkuat layanan digital.
Sebut saja seperti aplikasi Doit milik Koperasi BMI, Makmur Mandiri Mobile punya KSP Makmur Mandiri, Ceria Digital besutan BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional, produk Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) serta MJASA milik Kospin Jasa.
Digitalisasi yang dilakukan koperasi terbukti berdampak positif terhadap kinerja bisnis maupun tingkat kepuasan anggota. Terlebih di masa pandemi Covid-19 dimana mobilitas individu dibatasi, kehadiran aplikasi digital membantu anggota bertransaksi tanpa harus datang ke kantor koperasi.
Ke depan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah agar transformasi digital koperasi tidak hanya pemanis bibir. Salah satunya adalah fungsi pengawasan koperasi yang perlu terus diperkuat agar koperasi digital tidak menjadi koperasi abal-abal seperti disinyalir beberapa waktu silam.
