Dunia usaha mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian dengan menawarkan konsep inclusive closed loop. Skema akan melibatkan korporasi, perbankan, koperasi dan pemerintah.
Sektor pertanian kembali dilirik kala pandemi Covid-19. Sektor ini diyakini akan menjadi pengubah situasi (game changer) setelah pandemi mereda. Oleh karenanya, investor global mulai serius membidik usaha di sektor ini baik pangan, industri pertanian, maupun jasa pertanian.
World Investment Report (WIR) UNCTAD melaporkan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable develelopment goals/SDGs) yang akan menjadi buruan para investor. Selain pertanian, ada lima lagi sektor yang berpeluang terus tumbuh yaitu infrastruktur, mitigasi perubahan iklim, kesehatan, telekomunikasi, dan ekosistem serta biodiversitas.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian mengklaim memiliki 5 jurus untuk memacu produksi pangan. Pertama adalah perluasan areal tanam seluas 250 ribu hektare untuk beberapa komoditas seperti padi, jagung, dan bawang. Selain itu, ada pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare.
Kedua, adalah diversifikasi dan pemanfaatan pangan lokal seperti ubi kayu seluas 35 ribu hektare, sagu 1.000 hektare, pisang 1.300 hektare, kentang 650 hektare, dan sorghum 5.000 hektare. Ketiga, penguatan lumbung pangan dan cadangan beras.
Keempat, pengembangan pertanian modern dengan smart farming, green house, food estate, dan korporasi petani. Kementerian Pertanian sendiri mengakui khusus, food estate di Humbang Hasundutan Sumatera Utara telah menyediakan 30 ribu hektare lumbung pangan.
Kelima adalah gerakan tiga kali ekspor atau Gratieks dengan cara memperkuat kerja sama internasional, menambah ragam komoditas, mendorong munculnya eksportir baru, dan mitra dagang luar negeri. Komoditas yang potensial adalah sarang burung walet serta manggis.
Dukungan juga diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian ini menargetkan penyelesaian pembangunan 65 bendungan. Saat ini sudah 16 bendungan yang dirampungkan dan 45 dalam proses konstruksi. Adanya bendungan tersebut berdampak pada total suplai air jaringan irigasi yang meningkat dari 732 ribu hektare menjadi 1,169 juta hektare.Tersedianya jaminan air irigasi berpotensi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mendukung produktivitas pertanian dengan mengalokasikan kawasan hutan untuk produksi pangan salah satunya lewat perhutanan sosial. Sampai tahun lalu, sudah ada 3.910 unit usaha ekonomi produktif dengan Rp182,5 miliar bagi 12.293 debitur. Dari angka tersebut, beberapa bergerak di bidang pangan seperti kopi 32.230 ton, madu 1.591 ton, aren 2.839 ton, buah-buahan 276 ton, hingga tanaman pangan lain 9.750 ton.
Melalui kelima jurus tersebut, Pemerintah berharap sektor pertanian dapat terus bertumbuh dan sekaligus dapat menggenjot kesejahteraan petani. Tujuan meningkatkan kesejahteran petani ini perlu digarisbawahi karena selama ini kesejahteraan petani cenderung turun. Data BPS 2020, nilai tukar petani (NTP) selama tahun berjalan mengalami penurunan. Pada awal 2020 NTP sebesar 104,16 namun diakhir tahun justru turun di level 103,25.
Sementera dunia usaha menyambut baik komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai game changer kala dan sesudah pandemi nantinya. Para pebisnis yang direpresentasikan Kadin Indonesia menawarkan konsep model kemitraan inclusive closed loop (ICL) untuk menggenjot produktivitas pertanian.Kadin mengklaim konsep itu tengah dikembangkan di lahan pertanian cabai di Garut, Jawa Barat dan industri minyak sawit.
Konsep ICL melibatkan empat pihak yang saling terkait yakni korporasi, perbankan, koperasi, dan pemerintah. Masing-masing pihak memiliki tugas yang berbeda. Korporasi bertugas untuk membeli hasil panen dari petani. Sementara perbankan akan menyiapkan fasilitas pendanaan dengan bunga rendah sampai asuransi pertanian.
Sementara koperasi berperan mencairkan pinjaman kredit bank untuk petani atau dapat juga membiayai usaha petani secara langsung. Pemerintah akan melakukan pendampingan petani baik dari benih, pupuk, mekanisasi, serta teknologi. Selain itu, menjamin ketersediaan lahan, sertifikasi, hingga penyediaan infrastruktur. Jika konsep ini berjalan mulus di lapangan, nantinya petani tak hanya terhubung dengan pemerintah, namun dengan lembaga keuangan, korporasi, hingga ritel.
Berkaca dari pengalaman selama ini, masih belum banyak perusahaan asuransi atau penjaminan yang berani menanggung risiko di sektor pertanian. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi konsep ICL.
Pun demikian dengan dukungan dari industri perbankan untuk membiayai sektor pertanian. Sampai akhir 2020, kredit bank umum untuk sektor pertanian tercatat sebesar Rp385,59 triliun, atau hanya 7% dari total kredit perbankan sebesar Rp5.547,62 triliun. Ini pun tidak semua bank yang terlibat dan komoditas terbesar yang dibiayai adalah kelapa sawit.
Ke depan, yang dibutuhkan adalah realisasi dari rencana-rencana pemerintah tersebut dan kolaborasi dengan dunia usaha. Dan yang paling penting adalah sektor pertanian bisa menjadikan petani sejahtera.
