Tiga puluh daerah menjadi calon penerima manfaat program pengelolaan sampah di tingkat lokal (Local Service Development Program/LSDP), yakni pendanaan. Program ini menyasar daerah dengan timbulan sampah sekitar 100-120 ton per hari. “Ada 65 yang menjadi target list, tapi nanti yang terpilih hanya 30 daerah,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari 65 daerah tersebut, sebanyak 20 kabupaten/kota otomatis tersingkir karena telah masuk dalam skenario Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Daerah-daerah yang tidak terpilih dalam skema baik PSEL maupun LSDP disarankan memperkuat pengelolaan sampah dari hulu. Kalau bingung, disarankan datang dan berdialog ke kab/kota yang sudah mengerjakan dengan baik. Di Jawa Timur, misalnya, ada Banyuwangi; di Jawa Barat bisa memetik pengalaman Sumedang,” ujarnya. Program LSDP didanai oleh Bank Dunia dengan total anggaran US$350 juta atau sekitar Rp5,8 triliun (kurs Rp16.800 per dolar AS).
Dana sebanyak itu terbagi dalam tiga komponen. Komponen pertama berupa dukungan pengembangan kebijakan dan manajemen proyek bagi pemerintah pusat senilai US$15 juta atau sekitar Rp252 miliar. Komponen kedua merupakan hibah berbasis kinerja bagi pemerintah daerah untuk penyediaan layanan pengelolaan sampah padat perkotaan, dengan nilai terbesar, yakni US$300 juta atau sekitar Rp5,04 triliun.
Adapun komponen ketiga senilai US$35 juta atau sekitar Rp588 miliar ditujukan untuk mendukung implementasi dan manajemen proyek di daerah, termasuk pengawasan kontrak, audit keuangan dan teknis, pemenuhan aspek perlindungan lingkungan dan sosial, serta pemantauan dan evaluasi hibah.
Untuk menyiapkan teknologi pengelolaan sampah di level tapak, terutama untuk daerah dengan timbulan ratusan ton per hari, pemerintah menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti). “Kami minta Menteri Dikti dan BRIN melakukan kajian, nanti alat-alat seperti apa yang bisa dimanfaatkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Adapun pengelolaan sampah di daerah dengan timbulan lebih dari 1.000 ton per hari tetap akan dilanjutkan melalui skema PSEL atau waste to energy. Depdagri memberi tenhggat waktu sebulan untuk melihat kemungkinan apakah ada teknologi selain waste to energy, terutama untuk skala yang lebih kecil.●
