Nawaitu menghubungkan Jawa dengan Sumatera, via jembatan Selat Sunda, sepenuhnya tjerita lama. Bisa ditarik ke tahun 1960. Tatkala Profesor Sedyatmo mencetuskan konsep Tri Nusa Bimasakti, atau interkoneksi tiga pulau (Jawa-Sumatera-Bali). Mulai digarap pada 1986. Presiden Soeharto minta Menristek mengkaji Tri Nusa Bimasakti. Hasilnya, hingga rezim Orde Baru lengser, realisasi proyek ini anyep.
Apa sebab? Hasil studi merekomendasikan angka Rp100 triliun. Angka yang fantastis. Presiden SBY coba mewujudkannya atas nama Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), pada 2014—tahun yang sama dengan habisnya masa bakti SBY.
Ide pindah ibu kota pun kisah lama. Soeharto menggagas hijrah dari Jakarta ke Jonggol, Jabar. Ketika proyek itu mulai berjalan, akhir 1997, krisis moneter yang berujung tumbangnya rezim Orba dan mengakhiri rencana ini. Lalu, cerita berlanjut di era Joko Widodo. Pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kaltim. Konsiderans hukumnya disahkan DPR 18 Januari 2022 secara by pass dan grasa grusu. Seratus ribu pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi untuk memulai konstruksi, Juli 2022.
Pembangunan ibu kota negara (IKN) yang mencakup area 2.560 km² butuh anggaran Rp466 triliun. Alkonon, APBN hanya menanggung Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN dan BUMD Rp123,2 triliun. Investasi swasta asing? Dijajakan ke berbagai penjuru dunia dengan harga supermurah, hasilnya zonk, amsyong. Buntutnya, mengikuti jejak investor Softbank (Jepang) yang tarik diri 25 Maret 2022, Ketua IKN Bambang Susantono dan Wakil Ketua Otorita IKN Dhony Rahajoe serentak pamit mundur, 3 Juni 2024.
Sebagai gagasan, jembatan Tri Nusa Bimasakti dan/atau hijrah ibu kota ke Jonggol atau Penajam no problemo. Masalahnya, realtistiskah? Urgenkah? Bermanfaatkah? Proseduralkah keseluruhan tahapannya semenjak perencanaan, bahkan sedari rumusan naskah akademis? Itu inti persoalan yang butuh dukungan teknis-akademis. Bukan politis.
Di mana posisi IKN di antara sedikitnya 66 janji capres 2014? Tak ada di mana-mana. Bahwa yang tak dijanjikan malah didongkrak jadi PSN, proyek strategis nasional; sangat boleh jadi proyek mercusuar ini cuma demi legacy pribadi. Potensi dan prediksi Penajam bakalan mangkrak terbaca akal sehat semudah membalik telapak tangan. Presiden terpilih 2024, Prabowo, terang-terangan tak menganggapnya prioritas.
Di atas segalanya, dalam irama waktu, semua masalah menjadi business as usual. Sepuluh tahun minus dua bulan, kepada 285 juta rakyat yang pemaaf dan pelupa, dia cukup menyampaikan sebuah kalimat klise, “Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini.” Eep Syaefulloh Fatah, akademisi cemerlang yang gencar mengampanyekan agar rakyat—setelah menjatuhkan pilihan—mengubah posisinya menjadi penagih janji politik. Malangnya, janji politik tidak termasuk perjanjian yang dimaksud dalam hukum perdata.●
Salam,
Irsyad Muchtar
