Peluang News, Jakarta – Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pengembangan trayek transportasi angkutan massal harus mengacu kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna.
Revitalisasi trayek angkutan umum diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas bertransportasi khususnya di kawasan Jabodetabek.
Tulus mengatakan hal itu saat diskusi publik yang diselenggarakan Institut Studi Transportasi (Instran) di Jakarta, belum lama ini. Diskusi ini bertema “Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta untuk mendukung Transportasi Terintegrasi Jabodetabekjur Menjelang Berlakunya UU DK Jakarta.”
“Perlu ada evaluasi rute atau trayek angkutan umum yang berbasis kebutuhan masyarakat. Selama ini juga belum ada otoritas transportasi yang memiliki kewenangan lintas wilayah administrasi antar pemerintah daerah.”
Hadir antara lain Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Zulkifli, pengamat transportasi, Yayat Supriyatna, serta Ki Darmaningtyas dari Instran.
Tulus juga mengatakan bahwa model bisnis atau skala usaha operator angkutan umum yang belum seragam. Menjadikan kepentingan masyarakat yaitu terciptanya efisiensi biaya dan waktu tempuh dalam bertransportasi sebagai fokus utama integrasi pembayaran elektronik angkutan umum.
Selain itu, lanjut dia, adanya jaminan perlindungan data dan privacy data pengguna angkutan umum serta tersedianya mekanisme penanganan aduan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif. Ini sangat penting.
Penyediaan transportasi yang efisien dan transformasi digital di sektor transportasi adalah sebuah keniscayaan. Salah satu tranformasi digital di sektor transformasi adalah melalui integrasi pembayaran elektronik angkutan umum.
“Kepentingan masyarakat pengguna angkutan umum harus menjadi fokus utama dalam implementasi integrasi pembayaran elektronik angkutan umum,” kata dia.
Tulus mengutarakan peluang tren penerapan digitalisasi sangat cepat yang digandrungi masyarakat, terutama berpengaruh terhadap penyelenggaraan transportasi.
Hal ini dapat dilihat dari tansaksi digital banking di Indonesia tumbuh 158 % dalam lima tahun terakhir.
Dari sisi transaksi digital keuangan, kata dia, nilai transaksi digital banking mencapai Rp 58.478,24 triliun, nilai transaksi uang elektronik melonjak hingga Rp 538,84 triliun.
Sedangkan transaksi melalui QRIS mencapai Rp 229,95 triliun dari jumlah penggunanya yang mencapai 45,78 juta.
Khususnya untuk regional Kota Jakarta, Tulus Abadi menambahkan tujuh provinsi dengan peningkatan daya saing digital terbaik 2024 yakni, DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sumatra Utara dan Sulawesi Tengah. []
