Manado (Peluang) : Upaya mendukung pengembangan KUMKM harus terencana dengan pelaksanaan program di pusat dan daerah.
Dalam Rapat Sinkronisasi Indikator Kinerja Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Manado, Sulawesi Utara, Sekertaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan proses perencanaan dan rancangan kebijakan yang panjang dimulai dari keinginan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
“Hingga akhirnya tertuang dalam dokumen perencanaan nasional dan diturunkan kembali sampai pada komponen kegiatan di daerah,” ucap Arif dalam rilisnya, Senin (5/12/2022).
Menurut Arif, proses yang kompleks ini melibatkan banyak pihak di berbagai sektor, sehingga memerlukan upaya lebih untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaannya.
“Sebagai instrumen pemerintah, sudah sewajarnya bahwa setiap kegiatan diperlukan adanya dasar hukum yang jelas dan terarah,” kata Arif dalam rilisnya, Minggu (4/12/2022).
Yakni ungkap Arif, mulai dari RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) hingga RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) baik pusat dan daerah, diharapkan memiliki tujuan, indikator, dan outcome yang tersinkronisasi dengan baik serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Menurut Arif, forum ini adalah upaya dalam rangka mendukung singkronisasi antara indikator kinerja yang telah direncanakan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di pusat dan daerah.
“Tujuannya, untuk mewujudkan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) dan kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri,” pungkas Arif.
