Wujudkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Kopontren

Malang (Peluang) : Pondok pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan,  pemerintah berkomitmen untuk membantu pondok pesantren (Ponpes) dapat mandiri secara ekonomi. 

“Strategi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ponpes, salah satunya melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren),” ujar Teten dalam sambutannya pada acara Memperinganti Hari Santri Nasional dan Kick Off Satu Abad NU di PonPes Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo, Kamis (20/10/2022).

Menurutnya, ponpes dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bidang keuangan seperti Bank Wakaf Mikro, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) maupun ultra mikro lainnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (KemenKopUKM) telah pengembangan ekonomi berbasis Kopontren, seperti pembiayaan dana bergulir dengan tingkat bunga sangat rendah  sebesar 3 persen.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) klaster. Tahun ini kata Teten, pagu anggaran KUR yang disiapkan sebesar Rp373,17 triliun. Rencananya tahun depan plafon KUR akan dinaikkan menjadi Rp 400 triliun.

“Kami akan membuat piloting untuk pengembangan KUR klaster. Karena pondok pesantren itu bisa jadi tempat usaha tidak hanya sarana untuk cari ilmu. Di bisa jadi klaster ekonomi pesantren,” kata Teten dalam rilisnya, Jumat (21/10/2022). 

Selain itu, jelas Teten, Ponpes melalui Kopontrennya dapat memanfaatkan program Perhutanan Sosial. Di mana para santri atau masyarakat yang tergabung dalam koperasi dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk dikelola. 

“Pengelolaan hutan untuk kegiatan produktif diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh lebih baik,” imbuhnya.

Dengan program Perhutanan sosial,  pemerintah memberi kemudahan akses bagi rakyat kecil untuk mendapat lahan 2 hektare (ha) per orang untuk dikelola.

“Setidaknya ada 12,7 juta ha yang disediakan. Saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh para santri dan kyai untuk mendorong ekonomi di sekitar pesantren,” kata Teten.

KemenKopUKM  juga mendorong pengembangan ekonomi syariah di lingkungan pesantren melalui Badan Layanan Umum, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM). 

Menurutnya, lembaga ini didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di lingkungan pesantren.

“Kita harus menjadi kekuatan syariah dan industri halal di dunia. Maka itu,  kita bersama Bank Indonesia sudah merancang kekuatan ekonomi syariah melalui modest fashion yang diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi kiblat fasyen dunia,” kata Teten.

Pemerintah sedang gencar mendorong tumbuhnya wirausahawan baru. Ditargetkan hingga tahun 2024 jumlah wirausahawan di Indonesia bertambah 1 juta orang.

Saat ini rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,75 persen dari seluruh total jumlah penduduk. Padahal menurut Teten,  untuk menjadi negara maju diperlukan wirausahanya minimal 4 persen.

“Presiden meluncurkan program kewirausahaan, maka kita targetkan penambahan 1 juta wirausahawan. Saya mengajak para kyai dan santri untuk menjadi saudagar, sehingga bisa berkontribusi pada kemajuan ekonomi umat,” ungkapnya.

Bupati Malang Sanusi mendukung upaya KemenKopUKM dalam mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya para santri. 

Menurut Sanusi, di Malang saat ini sudah bermunculan talenta-talenta muda dari pesantren yang bisa mandiri secara ekonomi. Bahkan hasil karya mereka, seperti animasi berhasil memikat beberapa rumah produksi mancanegara.   

“Saya berharap mereka terus berkreasi dan inovasi untuk mengikuti teknologi. Kalau masyarakat itu disentuh dengan teknologi maka pendapatannya akan berlipat,” kata Sanusi.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Wisata An-nur 2 Al Murtadlo, Fathul Bari mengapresiasi langkah dan kebijakan pemerintah terutama KemenKopUKM yang selalu memberikan dukungan terhadap pesantren di Indonesia dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Fathul berharap kedepan masyarakat pesantren akan lebih baik dari sisi ekonomi maupun keilmuannya.

“Berkat dukungan dari MenKopUKM, ekonomi pesantren menjadi lebih mandiri dan bisa berjalan dengan baik,” tandas Fathul. (S1).